WE Online, Jakarta - Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro memastikan kenaikan harga premium dan solar bersubsidi sebesar Rp 2.000 per liter akan memberikan ruang fiskal bagi pemerintah sebesar kisaran Rp 100 triliun.
"Jumlah persisnya nanti ketika kita menyiapkan APBN-P, tapi sebagai gambaran awal kebijakan hari ini akan memberikan belanja tambahan untuk produkif di atas Rp100 triliun," kata Menkeu saat jumpa pers di Istana Negara, Senin (17/11/2014).
Menkeu mengatakan ruang fiskal ini akan bermanfaat untuk belanja infrastruktur serta perlindungan sosial dan menekan defisit anggaran yang dalam APBN 2015 ditetapkan pada kisaran 2,2 persen terhadap PDB.
"Dari tambahan ruang fiskal di atas Rp 100 triliun dan memperhitungkan perubahan asumsi serta untuk belanja infrastruktur dan perlindungan sosial maka defisit anggaran 2015 bisa di bawah 2,2 persen," ujarnya.
Selain itu, Menkeu memperkirakan penyesuaian harga BBM bersubsidi ini bisa memberikan dampak inflasi sebesar dua persen sehingga tingkat inflasi pada akhir tahun 2014 berada pada kisaran 7,3 persen.
"Perkiraan tambahan inflasi untuk 2014 sebesar dua persen. Jadi, kalau kita mengambil baseline?5,3 persen maka perkiraan akhir tahun 7,3 persen. Dampak inflasi sampai Januari-Februari, tapi tidak sebesar November-Desember," katanya.
Menkeu juga memastikan kebijakan pengalihan subsidi dari sektor konsumtif kepada produktif ini tidak perlu memerlukan persetujuan dari parlemen karena hal tersebut tidak diatur dalam UU APBN.
"Kalau diperhatikan UU yang membahas APBN tidak ada yang menyatakan pemerintah harus berkonsultasi dengan DPR terkait pengalihan subsidi," ujarnya. (Ant)
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Cahyo Prayogo