Subsidi Energi dalam Bentuk Produk Dinilai Tak Tepat Sasaran

Fahmy Radhi, pakar ekonomi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), menegaskan pentingnya reformasi subsidi energi agar tepat sasaran. Fahmy mengkritik pemberian subsidi BBM dan LPG dalam bentuk produk, yang menurutnya selama ini terbukti tidak efektif.

“Jika pemberian subsidi masih dalam bentuk produk, pasti tidak tepat sasaran. Dan itu harus ditolak karena subsidi yang tepat sasaran harus by target. Tidak bisa lagi by product,” ujarnya dalam pernyataan resminya.

Baca Juga: Minggu Depan Diserahkan ke Prabowo, Ini Kisi-kisi Skema Subsidi Energi

Fahmy mengungkapkan bahwa lebih dari 50% dari total subsidi BBM dan LPG—dengan nilai mencapai Rp100 triliun—tidak sampai pada masyarakat yang membutuhkan.

Ia menyerukan agar Presiden Prabowo Subianto dan jajarannya mengambil langkah tegas untuk memastikan subsidi energi benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan.

Menurut Fahmy, subsidi LPG seharusnya mengacu pada mekanisme bantuan langsung tunai (BLT) yang menggunakan data by name dan by address.

“Sasaran subsidi LPG sama dengan BLT, jadi bisa menggunakan data itu,” paparnya.

Baca Juga: Pemerintah Kembali Kaji Subsidi Tepat Sasaran

Ia juga mencontohkan subsidi listrik yang telah lebih tepat sasaran karena mengacu pada daya terpasang dan penerima tertentu.

Rapat terbaru Kabinet Merah Putih yang dipimpin Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, dengan dihadiri Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani, memutuskan untuk mempertahankan skema subsidi LPG yang ada. Keputusan tersebut menuai kritik Fahmy, yang menilai langkah tersebut kurang optimal dalam mendukung sasaran subsidi yang lebih presisi.

Lebih jauh, Fahmy memperingatkan bahwa subsidi energi yang tidak tepat sasaran dapat menghambat program-program sosial lainnya, seperti makan siang gratis dan bantuan lainnya, yang juga membutuhkan alokasi anggaran besar.