Pemerintah Bidik Hapus Kemiskinan Ekstrem di Daerah Pesisir

Pemerintah akan memperluas cakupan dalam menanggulangi kemiskinan ekstrem di 212 kabupaten/kota di 25 provinsi dengan 147 kabupaten/kota di antaranya berada di wilayah pesisir.

“Tahun 2022 ini rencana kita adalah untuk menanggulangi kemiskinan ekstrem di 212 kabupaten/kota. Dan ternyata di 212 kabupaten kota itu, 147-nya sama dengan 69,34% adalah wilayah pesisir,” ungkap Wakil Presiden (Wapres) Maruf Amin saat memimpin Rapat Penanganan Kemiskinan Ekstrem di Wilayah Pesisir, Selasa (21/12/2021), di Jakarta.

Dari 147 kabupaten/kota di wilayah pesisir tersebut, terdapat sekitar 1,3 juta penduduk miskin ekstrem yang akan ditangani atau 12,48% dari total penduduk miskin ekstrem di Indonesia yang mencapai 10,86 juta jiwa.

“Nanti kita coba yang wilayah pesisir seperti apa penanggulangannya,” ujar Wapres.

Lebih jauh, Wapres menuturkan bahwa pemerintah telah memberikan perhatian besar terhadap upaya penanggulangan kemiskinan di wilayah pesisir. Menurutnya, berdasarkan data Kementerian Keuangan, anggaran lintas kementerian tahun 2021 untuk berbagai program peningkatan produktivitas dan pemberdayaan di wilayah pesisir mencapai lebih dari Rp.76 triliun.

“Pada 2021 juga dilakukan penambahan (bantuan) sosial sembako dan bantuan langsung tunai, BLT Desa, pada 35 kabupaten/kota di 7 provinsi (prioritas), yang di antaranya 24 kabupatennya termasuk wilayah pesisir,” urainya.

Program penanggulangan kemiskinan ekstrem di wilayah pesisir pada 2022 akan dilakukan dengan fokus pada perluasan pemberdayaan dan peningkatan pendapatan masyarakat.

“Penambahan bansos untuk pengurangan beban masyarakat miskin ekstrem, peningkatan akses layanan dasar, konektivitas wilayah, dan kolaborasi (diperlukan) untuk meminimalkan wilayah kantong kemiskinan,” pungkasnya.