Holding BUMN Pangan Diharapkan Mampu Selesaikan Permasalahan Pangan Nasional

Koordinator Nasional Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) Said Abdullah berharap dibentuknya Holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pangan dapat memcahkan persoalan pangan nasional.

"Penggabungan BUMN yang kemudian jadi holding hulu hilir saya kira bagus, dengan keberadaan holding ini kita berharap persoalan persolaan yang selama ini ada dapat diselesaikan," ujar Said saat dikonfirmasi Warta Ekonomi, Rabu (5/1/2022).

Baca Juga: Sabet Juara Lomba Baca Puisi Kementerian BUMN, Begini Harapan Komisaris Petrokimia Gresik

Said mengatakan, penggabungan BUMN pangan yang menangkup dari sisi hulu hingga ke hilir dapat memecahkan persoalan kesulitan input atau harga yang tinggi terkait produksi pangan.

Selain itu, pada sisi hilir yaitu permasalahan panjangnya rantai pasok hingga ketidakpastian harga diharapkan mampu diatasi.

"Selama ini persoalan yg tak kunjung diselesaikan pada sisi hilir. akibatnya pendapatan dan kesejahteraan petani tidak pernah membaik," ujarnya. 

Said melanjutkan, keberadaan holding ini dapat diibaratkan sebagai lokomotif yang dapat menggerakan sekaligus membawa petani pada perubahan yang lebih baik. Pada sisi lain dengan keberadaan holding ini kita juga berharap produksi dan ketersediaan pangan meningkat

Meski begitu, ada beberapa hal yang perlu menjadi catatan, bahwa keberadaan holding ini jangan sampai memberatkan petani.

"Memberatkan dalam arti tetap menempatkan petani sebagai alat produksi bukan sebagai mitra strategisnya. ini terkait dengan proses produksi di hulu," ungkapnya.

Maka dari itu, dengan jalanya Holding BUMN Pangan harus memberikan dampak positif bukan sebaliknya bagi petani.

"Pada sisi lain kunci terkait tata kelola yang baik menjadi keniscayaan bagi holding ini. tanpa itu sulit kita membayangkan ada perubahan seperti yang selama ini terjadi," papar Said.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) merestui pembentukan holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor pangan. Restu tersebut ditandai dengan ditekennya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 118 Tahun 2021 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara terhadap PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) atau RNI. 

PP tersebut merupakan dasar terbentuknya Holding BUMN Pangan dan RNI, dan ditetapkan sebagai induk Holding yang seluruh Penyertaan Modal Negara berupa saham yang ada di anggota holding dialihkan ke RNI. 

Adapun anggota Holding Pangan diantaranya PT Perusahaan Perdagangan Indonesia, PT Sang Hyang Seri, PT Perikanan Indonesia, PT Berdikari dan PT Garam. 

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan sektor pangan menjadi fokus utama dan adanya Holding BUMN Pangan diharapkan dapat menciptakan transformasi ekosistem pangan. 

“Dari banyaknya transformasi yang sudah kita lakukan, sektor pangan akan menjadi fokus utama untuk akhir tahun ini dan tahun depan, dan berharap Holding BUMN Pangan dapat memanfaatkan secara maksimal wilayah Indonesia sebagai negara agraris, dengan berfokus pada sistem rantai pasok pangan yang berorientasi pada pasar," ujar Erick melalui keterangan tertulis yang diterima, Sabtu (1/1/2022).

Direktur Utama RNI, Arief Prasetyo Adi mengatakan terbentuknya Holding BUMN Pangan sejalan dengan dengan visi misi pemerintah dalam melaksanakan transformasi sektor pangan.

“Holding Pangan merupakan BUMN yang dipersiapkan Pemerintah melalui Kementerian BUMN untuk mendukung peningkatan Ketahanan Pangan Nasional," ujar Arief.

Arief mengatakan hadirnya Holding BUMN pangan menciptakan transformasi ekosistem pangan yang terintegrasi dari hulu hingga hilir dan juga akan menjadi solusi untuk meningkatkan  kesejahteraan petani, peternak, dan nelayan. 

“Dari hulu melalui pengolahan hasil pertanian, dari kekayaan hasil laut, kami akan memberikan kualitas pangan yang lebih baik hingga ke tangan konsumen," ujarnya.