INDEF Soroti Penyusutan Kelas Menengah

Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menyoroti kondisi realitas ekonomi masyarakat Indonesia yang kian mengkhawatirkan di tengah gejolak ketahanan ekonomi nasional.

Fenomena paradoks ini ditandai dengan menyusutnya 9,4 juta jiwa kelas menengah dalam lima tahun terakhir, melemahnya nilai tukar Rupiah, hingga penurunan konsumsi publik pada sektor riil dan kebutuhan pokok.

Situasi ini kian diperparah oleh tekanan fiskal terbaru, salah satunya kebijakan penyesuaian harga BBM non-subsidi yang dinilai menjadi pukulan tambahan bagi daya beli masyarakat.

Data Scientist Continuum INDEF, Wahyu Tri Utomo, memaparkan hasil analisis media sosial terkait lonjakan harga BBM Pertamax yang naik drastis sebesar 32 persen, dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter pada 10 Juni 2026.

Berdasarkan pengolahan data masif terhadap 648.723 interaksi di platform X (Twitter), YouTube, dan Threads selama periode 9–11 Juni 2026, ditemukan bahwa mayoritas respons publik bernada kecaman.

"Dengan mengeluarkan sentimen netral, ditemukan bahwa 98,12 persen respons publik bersifat negatif. Emosi kemarahan (85,37 persen) menjadi reaksi yang paling dominan," ujar Wahyu dalam Diskusi Publik INDEF bertajuk “Daya Beli Tertekan, Ketahanan Ekonomi Dipertaruhkan” di Jakarta, Minggu (14/6/2026).

Menurut Wahyu, publik merasa kecewa terhadap ketidakkonsistenan narasi pemerintah mengenai harga BBM dan kondisi ekonomi nasional.

Masyarakat menilai ekonomi sedang tidak baik-baik saja akibat pelemahan Rupiah, anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), dan diperberat oleh kenaikan harga BBM non-subsidi.

Menariknya, fokus utama perbincangan netizen justru tertuju pada nasib Pertalite (50,98 persen). Publik khawatir akan terjadinya kelangkaan stok akibat peralihan pola konsumsi (shifting) pengguna Pertamax ke Pertalite. Muncul pula kekhawatiran bahwa produk Pertalite akan dihapus dari pasar mengikuti jejak Premium.

Selain melayangkan kritik tajam terhadap Pertamina, netizen juga melakukan aksi recall terhadap akun media sosial Partai Gerindra, mengungkit sikap vokal mereka di masa lalu saat masih menjadi oposisi.

Wahyu menyimpulkan bahwa meskipun kenaikan ini menyasar BBM non-subsidi, dampaknya tetap menjadi beban bagi seluruh lapisan masyarakat.

"Gejolak digital ini adalah cerminan nyata kondisi sosial saat ini. Lonjakan biaya energi berpotensi memicu kenaikan biaya logistik UMKM serta harga pangan secara luas melalui efek domino pada rantai pasok," tambahnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Center of Macroeconomics and Finance INDEF, M. Rizal Taufikurahman, berpandangan bahwa tantangan utama Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 bukan sekadar mengejar target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,8–6,5 persen.

Pemerintah harus memastikan kualitas pertumbuhan tersebut melalui produktivitas dan efisiensi belanja negara.

"Setiap rupiah anggaran harus mampu menciptakan nilai tambah yang lebih besar bagi perekonomian, mendorong investasi produktif, meningkatkan daya saing, serta menyejahterakan masyarakat," jelas Rizal.

Rizal mengingatkan bahwa penyesuaian harga BBM non-subsidi berpotensi kuat menekan konsumsi rumah tangga, terutama kelompok kelas menengah. Kelompok ini merupakan motor utama pertumbuhan konsumsi, namun relatif tidak terlindungi oleh program bantuan sosial (bansos).

Jika terjadi pergeseran konsumsi ke Pertalite dalam skala besar, inflasi memang dapat lebih terkendali. Namun, konsekuensinya adalah pembengkakan beban subsidi energi yang akan mempersempit ruang fiskal pemerintah.