Airlangga Jabatan Seabreg, Iklan Politik Habiskan Rp243 Miliar, Tapi Elektabilitas Nyungsep

Pengamat Politik dari Universitas Esa Unggul Jamiludin Ritonga mengatakan bahwa Airlangga memang sosok yang tak laku dijual yang bisa berdampak pada hilangnya momentum bagi Golkar untuk memenangkan Pemilu 2024.

Kurang apa, jabatan strategis sudah disandangnya, belum lagi jor-joran lewat branding iklan politik lewat billboard yang merogoh kocek dalam hingga Rp243,15, tapi terbukti tidak juga mendongkrak elektabilitasnya.

"Logikanya dengan jabatan seabreg, seharusnya elektabilitasnya sudah meroket. Karena itu menurut saya Golkar akan kehilangan momentum kalau tetap memaksakan Airlangga sebagai Capresnya," kata Jamil saat dihubungi, Jumat (21/1/2022).

Solusinya menurut Jamil, Golkar perlu mencari sosok lain di internal untuk bisa ditawarkan ke publik sebagai Capres Golkar melalui survei internal yang kredibel. Bukan memaksakan Airlangga.

"Survei harus diberikan kepada lembaga profesional yang tidak berpihak kepada Airlangga. Menurut saya, itu cara yang paling elegan untuk konflik-konflik internal," kata Jamil.

Secara terpisah, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin meyakini elektabilitas Airlangga bisa naik jika kerja-kerja kolektif kader beringin berjalan dengan baik. "Saya rasa kerja kolektifnya belum jalan. kader Golkar masih mementingkan Pileg mereka, dibandingkan Pilpres," kata Ujang.

"Orang-orang Golkar masih berpikirnya, ngamanin nasib sendiri aja di Pileg. Urusan Airlangga urusan sendiri lah, kira-kira begitu. Ini yang membuat elektabilitas Airlangga nggak terkatrol, nggak naik," terang Ujang.

Sebelumnya, Inisiator GMPG Sirojuddin Abas menyebut, anggaran billboard Airlangga tembus Rp243,15 miliar sepanjang Juli-Desember 2021. Tapi elektabilitas Airlangga hanya 0,8 persen berdasarkan data Voxpol Center dan 0,2 persen berdasarkan data Indikator Politik Indonesia.

"Ini seharusnya disadari oleh seluruh kader partai Golkar bahwa mesin mogok tidak dapat didorong oleh billboard. Sekali masyarakat mengatakan tidak, maka sungguh bodoh jika kita paksakan," kata Sirojuddin, Kamis, kemarin.