Tingkatkan Literasi Digital Masyarakat Daerah, Kominfo Minta Pemda Ambil Peran

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate meminta pemerintah daerah ambil peran dalam peningkatan literasi digital masyarakat di daerah. Menurutnya, hal itu sebagai upaya untuk meningkatkan kecakapan digital sejalan dengan pembangunan infrastruktur telekomunikasi yang merata di seluruh tanah air.

“Kita harus punya sumberdaya manusia juga yang baik. Saya minta perhatian Pak Gubernur (Gubernur Sulawesi Barat Andi Ali Bal Masdar) dan semua gubernur di Indonesia. Ada Program Literasi Digital kita lakukan untuk 12 setengah juta masyarakat pada tahun 2021,” ujarnya dalam pertemuan dengan Gubernur Sulawesi Barat di Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta Senin (24/01).

Baca Juga: Menkominfo: Kasus Konfirmasi Harian Meningkat, Jaga Prokes dan Hindari Kerumunan

Menteri Johnny menyatakan Program Literasi Digital yang menargetkan 50 juta masyarakat Indonesia hingga 2024 itu perlu ditingkatkan di semua daerah. Menurutnya, khusus Provinsi Sulawesi Barat belum sesuai target yang diharapkan.

“Di Sulawesi Barat ini masih sedikit yang ikut. Ada di Majene, Polewali Mandar, Mamasa, Mamuju, Mamuju Utara dan Mamuju Tengah. Hanya 58 ribu dari 12 setengah juta orang. Saya minta nanti bupati beserta Dinas Kominfo bisa tingkatkan lagi supaya mengajak masyarakat mengikuti program ini,” ungkapnya.

Menkominfo menjelaskan Program Literasi Digital menyasar semua kalangan masyarakat, termasuk ibu rumah tangga, pedagang hingga generasi muda perlu memahami empat kurikulum dasar yakni kecakapan digital, berbudaya digital, keamanan berdigital dan etika berdigital.

“Supaya nanti misalnya UMKM kalau tidak memahami dasar-dasar literasi digital bagaimana bisa berjalan dengan baik market place-nya,” tandasnya.

Selain pelatihan tingkat dasar melalui Gerakan Nasional Literasi Digital, Kementerian Kominfo memiliki Program Digital Talent Scholarship (DTS) untuk kecakapan digital tingkat menengah dan Program Digital Leadership Academy (DLA) tingkat kecakapan tingkat atas. Menteri Johnny menodorong pemerintah daerah untuk melibatkan pelajar hingga lulusan sarjana dalam Program DTS.

“Tahun 2021 sebanyak 100 ribu, sebelumnya 85 ribu dan total akumulasinya. Tahun 2022 targetnya 200 ribu, tahun 2023 kita rencanakan 300 ribu dan seterusnya. Jadi harapannya Provinsi Sulawesi Barat ikut berpartisipasi,” ujarnya.

Kementerian Kominfo menghadirkan tema-tema pelatihan dalam program DTS agar generasi muda memahami ekosistem digital dan ikut berkontribusi untuk daerah.

“Ada Fresh Graduate Academy, Vocational School Graduate Academy, Professional Academy, Talent Scholaring Academyy, Cloud Computing, Big Data, Artificial Intelligence, Virtual Reality. Bagaimana kita mau terapkan digital di daerah kalau mereka diberi pemahaman,” jelas Menkominfo.

Oleh itu, Menteri Johnny mengajak pemerintah daerah baik di tingkat provinsi, kabupaten dan kota untuk terus mendorong kalangan pelajar hingga lulusan sarjana mengambil bagian dalam Program DTS Kementerian Kominfo.

“Program DTS jangka waktunya tidak lama, hanya satu sampai dua bulan, on time, tidak dipungut biaya, gratis. Saya kerjasama dengan global technology company, karena Kominfo sering kerjasama dengan perusahaan global,” jelasnya.

Menkominfo menjelaskan Program DLA ditujukan untuk memperkuat keterampilan pembuat public policy atau pimpinan kepala daerah. Menurutnya, Kementerian Kominfo menyiapkan pelatihan Digital Leadership Academy yang menargetkan 300 peserta setiap tahunnya. Program DLA bekerjasama dengan perguruan tinggi terbaik di dunia.

Diantaranya terdapat National University of Singapore, Tsinghua University di Beijing, Oxford University di Inggris, Harvard Kennedy School di Amerika dan masih banyak lagi beberapa perguruan tinggi dunia yang nanti akan diajak sebagai mitra.

Menurut Menteri Johnny, program DLA bertujuan untuk mengasah kemampuan bidang digital bagi para pemimpin daerah termasuk Kepala Dinas Kominfo maupun Co-Founder dari perusahaan swasta.

“Saya harapkan Kepala Dinas Kominfo mengerti tentang digital. Kalau tidak, bagaimana bisa mengurus terkait SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik), bagaimana mau menerapkan kota cerdas, apalagi terkait UMKM, digital e-commerce sampai memberantas fintech atau pinjol ilegal,” paparnya.

Menkominfo berharap pemerintah daerah tidak hanya fokus pada permintaan infrastruktur telekomunikasi. Tetapi juga menyiapkan dengan serius kebutuhan talenta SDM agar mewujudkan Indonesia sebagai bangsa digital.

“Kita harapkan setelah pembangunan infrastruktur juga dilakukan hilirisasi untuk pelatihan-pelatihan kecakapan digital dari tingkat dasar, tingkat menengah dan tingkat atas untuk terus dikembangkan,” tandasnya.