Omongan Fahri Hamzah Menggelegar, Sebut Pemilu 2024 Suram Gegara Parpol Jual Beli Suara

Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah menegaskan, Pemilu 2024 masih akan menjadi hajatan partai politik (parpol). Bukan pesta rakyat.

Sehingga, menurutnya, Pemilu 2024 tidak akan membawa harapan dan kebaikan baru bagi bangsa Indonesia. Apabila tidak ada perubahan segera, untuk meningkatkan kualitas demokrasi kita saat ini.

Komisi Pemilihan Umum (KPU), pemerintah dan DPR telah menyepakati jadwal pemungutan suara digelar pada 14 Februari 2024 secara serentak. Meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan DPD.

Baca Juga: Peluang Anies Baswedan Jadi Presiden Mulus, Aksi 3 Parpol Mantap

"Secara umum, saya mengatakan, bahwa memang 2024 ini pemilunya masih suram. Dengan sistem yang ada itu, masih akan suram. Sebab, parpol tidak berani membatasi diri untuk sekadar mencalonkan diri dan menjadi lembaga intelektual yang mengagregasi suara rakyat," kata Fahri dalam diskusi Gelora Talks bertajuk Pemilu 2024: Perbaikan dan Harapan, Rabu (2/2) petang.

"Sekarang ini, partai politik menjadi kekuatan bisnis. Pengumpul dan penjual suara yang kemudian menjadi sumber pemasukan bagi para pengurus dan para politisi di dalamnya," imbuhnya.

Agar Pemilu 2024 menjadi pestanya rakyat, bukan pestanya parpol, Fahri menilai perlu adanya ikhtiar untuk memperbaiki. Supaya bisa menjadi representasi rakyat dan daerah seperti usulan penghapusan threshold (ambang batas), baik presiden maupun parlemen.

"Sekarang ini, banyak yang dicocok hidungnya oleh partai politik. Takut sama ketum, takut sama sekjen, tidak ada gunanya. Omong kosong itu, kenapa undang-undang begitu cepat disahkan tanpa perlawanan, itu salah satu jawabanya," tegas Fahri.

Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 berharap agar Presiden Jokowi bisa melakukan reformasi sistem Pemilu, dalam sisa masa jabatannya yang tinggal tiga tahun kurang dua bulan ini.

Fahri menyarankan, agar jadwal Pemilu 2024 tetap ditinjau kembali, dan tidak diselenggarakan pada tahun yang sama atau secara serentak. Termasuk, mengeluarkan pemilihan DPRD dari Pemilu Serentak dan menyatukan dengan Pilkada. 

Pasalnya, ia mengaku khawatir apabila Pemilu digelar secara serentak, pesta demokrasi lima tahunan itu akan menimbulkan banyak korban seperti pada Pemilu 2019.

"Kami mendorong, agar jadwal pemilunya jangan dibikin serempak, meskipun mungkin beberapa sudah diputuskan. Kami khawatir, pesta rakyat ini menjadi pesta kematian yang seperti di 2019. Kami anggap, pemilunya sangat mencederai. Karena begitu banyak petugas meninggal," katanya.

Fahri tetap optimis, ikhtiar untuk memperbaiki sistem Pemilu 2024 akan membuahkan hasil, serta bisa keluar dari oligarki parpol dan oligarki yang mengangkangi parpol.

"Kita punya waktu untuk mencoba memperbaiki keadaan ini, sampai Pemilu 2024. Menjadi pemilu yang mendatangkan harapan baru dan kebaikan baru bagi bangsa Indonesia," tandasnya.