Luhut 'Asyik Teleponan' saat Jokowi Pidato, Pengamat: Kata Maaf Patut Disampaikan

Aksi Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Pandjaitan menerima telepon saat Presiden Jokowi menyampaikan pidato jadi sorotan keras.

Hal itu terlihat dalam rekaman video saat Jokowi meresmikan tujuh pelabuhan penyeberangan dan empat kapal motor penumpang (KMP) di Danau Toba, Sumatera Utara, Rabu (2/2) lalu.

Pengamat politik Adian Radiatus menilai aksi Luhut yang menerima telepon saat Presiden Jokowi berpidato menjadi sesuatukeberanian yang luar biasa secara etika protokoler kepresidenan.

"Apalagi bila itu telepon keluar," kata Adian dalam keterangan, Sabtu (5/2).

Karena itulah, Adian menyarankan publik mencari tahu penyebab sebenarnya Luhut bertelepon saat Jokowi berpidato.

Baca Juga: Omicron "Ngamuk" Luhut Keluarkan Pernyataan Tegas Minta Lansia 60 Tahun ke Atas Tak Keluar Rumah!

"Kemungkinan sang menteri yang selama ini paling berkepentingan menjaga keselamatan Presiden berada tentu kesiagaannya sangat tinggi," ucapnya.

Adian pun menduga itu merupakan telepon masuk yang sifatnya sangat penting seperti 'high report' dari petugas lapangan untuk menginformasikan segala hal yang berkaitan dengan agenda Presiden berikutnya.

"Apakah sungguh aman dari sisi pengamanan atau harus ada perubahan. Dan sudah menjadi rahasia publik, Menteri Luhut adalah akses yang otoritasnya kepada Presiden Jokowi," bebernya.

Dia juga menilai aksi Luhut itu bukan secara sengaja ingin mengabaikan Presiden Jokowi. Sayang, dia tidak menyadari hal itu akan ditonton jutaan pasang mata.

"Menko Luhut harus memberi klarifikasi singkat dan bagaimanapun kata 'maaf' patut disampaikan kepada Presiden tanpa harus 'ditegur' gegara urusan sesama tugas negara," pungkasnya.

Seperti diketahui, saat peresmian pelabuhan penyeberangan dan empat kapal motor penumpang (KMP) di Danau Toba, Sumatera Utara.

Baca Juga: Luhut Santai Terima Telpon saat Jokowi Pidato, Anak Buah Mas AHY Nyeletuk: Presiden yang Tertukar!

Presiden Jokowi didampingi Menko Marves Luhut Pandjaitan, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi. (*)