Bank Indonesia (BI) mendorong sejumlah lembaga internasional untuk menyusun new Data Gaps Initiative (DGI) sebagai tindak lanjut program Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 (FMCBGs).
"Konsep new DGI mencakup empat area, yaitu perubahan iklim, informasi distribusi rumah tangga, fintech dan data inklusi keuangan, serta akses ke sumber data pribadi dan data administratif," kata Deputi Gubernur BI Aida S. Budiman dalam G20 Finance Track Side Events: Exploring New Data for Better Policy Making, Selasa (15/2/2022).
Baca Juga: Persiapan G20, Bank Indonesia Terus Lakukan Konsolidasi Dengan Kemenkeu
Sementara itu, BI sendiri telah menggunakan data granular, individual, dan data per transaksi dalam melakukan analisis. Bahkan, BI telah menginisiasi berbagai proyek Big Data Analytics sejak 2015. Proyek ini utamanya digunakan untuk menganalisis keterkaitan dalam sistem keuangan dan pembayaran serta pada e-commerce dan teknologi keuangan (fintech).
Hal tersebut dikonfirmasi oleh IMF Senior Resident Representative for Indonesia, James P. Walsh. Menurutnya, BI telah memiliki akses data granular yang cukup komprehensif.
"Big data dan data granular dapat memperkirakan kebutuhan program publik yang diperlukan, termasuk mengukur efektivitasnya," ujarnya.
Di sisi lain, Chief Economist BCA David Sumual menyebut data transaksi maupun atribut dan perilaku konsumen yang tersedia dapat menjadi bahan pertimbangan dalam melakukan asesmen terkait kondisi ekonomi mikro dan makro.
Dalam hal ini, BI juga memastikan penggunaan data statistik secara intensif untuk menyempurnakan perumusan kebijakan dalam mencapai tujuannya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Imamatul Silfia
Editor: Alfi Dinilhaq
Tag Terkait: