Cak Imin Serukan Tunda Pemilu, Jokpro 'Curi Kesempatan': Mending Dukung Jokowi 1 Periode Lagi

Wakil Ketua DPR, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, mengusulkan agar pemilu 2024 ditunda. Pernyataan itu disampaikan Cak Imin usai menerima pelaku UMKM, para pengusaha, dan para analis ekonomi Perbankan.

"Dari seluruh masukan itu saya mengusulkan pemilu 2024 itu ditunda satu atau dua tahun agar momentum perbaikan ekonomi ini tidak hilang dan kemudian tidak terjadi freeze (pembekuan ekonomi) untuk mengganti stagnasi selama 2 tahun masa pandemi," ujar Cak Imin dalam keterangannya (23/02/2022).

Baca Juga: Mengapa Cak Imin Usul Pemilu Ditunda? Pengamat Bongkar Alasannya

Menanggapi pernyataan Cak Imin, Sekretaris Jenderal Jokpro 2024 Timothy Ivan Triyono mengaku menghormati statement dari Wakil Ketua DPR tersebut. Timothy menambahkan, paling tidak Cak Imin atau PKB memiliki satu kesamaan dengan Jokpro 2024, yaitu sama-sama mengkhawatirkan iklim yang sudah baik di masa Pemerintahan Jokowi ini menjadi rusak akibat pergantian kekuasaan.

"Kalau Cak Imin mengkhawatirkan ketidakstabilan ekonomi, Jokpro 2024 mengkhawatirkan terjadinya polarisasi ekstrem," kata Timothy dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (25/2).

Menurut pria yang akrab disapa Ivan ini, Cak Imin bisa dibilang setengah-setengah alias "nanggung" jika masa jabatan Presiden hanya ditambah dua tahun. Sementara bagi Jokpro 2024, Presiden Jokowi perlu diberikan kesempatan menjabat satu periode lagi agar Indonesia menuju kebangkitan nusantara dan Indonesia Emas di 2045 terealisasi.

Baginya, penundaan pemilu alias perpanjangan masa jabatan presiden tetap memerlukan amendemen UUD 1945. Bagi Jokpro, Timothy mengatakan, akan terus menggaungkan gagasan Jokowi 3 periode berpasangan dengan Prabowo Subianto.

"Jokpro 2024 melihat gagasan penundaan pemilu alias perpanjagan masa jabatan tetap memerlukan amendemen UUD 1945. Karena itu, sebaiknya langsung saja dibuka pasal masa jabatan Presiden dapat 3 periode," Timothy menegaskan.

Menurut Timothy, perbedaan pandangan ke depan merupakan hal yang biasa dalam negara demokrasi. Dia menuturkan bahwa pada akhirnya gagasan mana yang paling banyak diterima oleh masyarakat maupun partai politik.

"Perbedaan pandangan dan gagasan soal jalan dan rute ke depan merupakan hal yang biasa dalam negara demokrasi apalagi berkaitan dengan politik. Mari kita lihat saja ke depan, gagasan mana nantinya yang paling banyak diterima oleh masyarakat dan partai politik," pungkas Timothy.