Mengapa Cak Imin Usul Pemilu Ditunda? Pengamat Bongkar Alasannya

Warta Ekonomi, Jakarta -

Direktur Eksekutif IndoStrategic Achmad Khoirul Umam mengkritik usulan Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin terkait penundaan Pemilu 2024.

Achmad menilai usulan Cak Imin berkaitan erat dengan kepentingan politik. Dia mengatakan ada beberapa faktor sehingga tercetusnya usulan penundaan Pemilu 2024.

Baca Juga: Polisi Ogah Proses Laporan Terhadap Menag Yaqut, Ini Sebabnya

Pertama terbatasnya pendanaan politik dari sektor swasta yang terdampak pandemi Covid-19.

"Karena political funds dari sektor privat seret, maka satu-satunya opsi pengumpulan dana politik oleh partai-partai di lingkaran pemerintah adalah lewat public funds, salah satunya dari APBN," ujar Achmad saat dihubungi AKURAT.CO, Kamis (24/2/2022).

Achmad mengatakan, pengucuran APBN dilakukan melalui program-program pemerintah. Namun, program yang dicuatkan tidak substansial atau bukan prioritas kebutuhan rakyat. Misalnya, kata dia, pengadaan alutsista sampai proyek ibu kota Nusantara.

"Saat ekonomi kelas menengah bawah tertekan akibat pandemi, kualitas pendidikan dan kesehatan rakyat terdegradasi, kenapa justru proyek IKN yang menelan biaya ratusan triliun dimunculkan? Mengapa skema pencairan dana JHT di usia 56 tahun dikeluarkan? Mengapa syarat BPJS dimasukkan dalam persyaratan layanan publik muncul saat kualitas layanan BPJS bagi kelas menengah bawah masih minim perbaikan? Itu tidak make sense," tuturnya.

Achmad mengatakan, faktor kedua untuk menaikan elektabilitas kader partai politik yang akan diusung di Pilpres 2024. Menyusul, elektabilitas tertinggi bursa capres sekarang didominasi tokoh-tokoh non-parpol.

"Praktis tokoh parpol yang punya elektabilitas memadai hanya Prabowo Subianto dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Cak Imin, dan pimpinan parpol lainnya masih berada di posisi 1 koma," ujarnya.

Baca Juga: Menag Yaqut Disebut Tidak Bijak, Disuruh Lakukan Ini ke MUI dan Ormas Islam Lainnya

Dengan demikian, penundaan Pemilu 2024 dapat menjadi strategi untuk menurunkan elektabilitas tokoh non-parpol seiring berakhirnya periode kepemimpinan mereka.

Di sisi lain, ada harapan bagi tokoh parpol dengan elektabilitas rendah untuk menaikan elektabilitas masing-masing.Ia berpesan agar konstitusi dibiarkan berjalan sesuai dengan apa adanya, tidak diubah-ubah sesuai dengan keinginan sendiri dan membiarkan rakyat memberikan evaluasi bagi pemerintahan yang konstitusional.