'Saya Lihat Prabowo Akan dikecewakan Jokowi Lagi'

Komunikolog Politik Nasional Tamil Selvan secara tegas mengatakan bahwa perpanjangan masa jabatan presiden adalah bentuk 'new nepotisme', karena menurutnya tidak ada alasan yang jelas secara konstitusi untuk mendukung langkah tersebut.

"Kita jangan berdalih masalah covid, luar negeri juga pemilu kok. Lalu pilkada kemarin bisa kita laksanakan. Jadi ini hanya cari-cari pembenaran bagi kelompok yang berkuasa untuk membentuk absolutisme kekuasaan, ini jelas nepotisme gaya baru," terang Ketua Forum Politik Indonesia ini kepada wartawan di Jakarta, Jumat dikutip dari rmol.

Pengamat dan kritikus yang akrab disapa Kang Tamil ini menduga bahwa perpanjangan masa jabatan presiden hanya sebuah langkah agar Gibran bisa masuk bursa cawapres.

Sebab jika pilpres diadakan tahun 2024 usia Gibran belum mencukupi, namun jika pilpres diundur hingga 2027 di mana Gibran tepat berusia 40 tahun maka secara konstitusi Walikota Solo itu bisa dicalonkan sebagai wakil presiden.

"Saya melihat ada arah agar Gibran bisa masuk bursa Cawapres, sehingga dipaksakan perpanjangan ini. Jadi saya bertanya ada apa ini sehingga seolah trah Jokowi harus dipaksakan terus menjabat?" jelasnya.

Disisi lain Kang Tamil mengatakan bahwa dengan perpanjangan masa jabatan presiden ini, artinya Jokowi tidak percaya kepada para calon presiden yang muncul saat ini untuk dapat meneruskan proyeksinya kedepan, termasuk pun para calon dari PDIP yang merupakan partainya sendiri.

"Ini juga mengambarkan bahwa Jokowi tidak percaya pada calon yang ada saat ini, termasuk Puan Maharani dan Ganjar Pranowo yang sama-sama dari PDIP. Tentu ini juga harus jadi parameter Gerindra bahwa belum tentu Jokowi akan mendukung Prabowo. Saya lihat Prabowo akan dikecewakan Jokowi kembali sama seperti 2014," tutupnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Abdul Muhaimin Iskandar menerima pelaku UMKM, para pengusaha dan para analis ekonomi dari berbagai perbankan di ruang Delegasi DPR RI, Nusantara III, Jakarta.

Setelah mendengar berbagai masukan, Muhaimin mengusulkan agar Pemilu 2024 ditunda. Dia mengaku hanya menampung masukan tersebut, hingga kemudian berani mengusulkan ke KPU RI dan masyarakat secara terbuka.

"Dari seluruh masukan itu saya mengusulkan pemilu tahun 2024 itu ditunda satu atau dua tahun. Agar momentum perbaikan ekonomi ini tidak hilang dan tidak terjadi freeze (pembekuan ekonomi) untuk mengganti stagnasi selama dua tahun masa pandemi," kata Muhaimin di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu 23 Februari.

Sementara itu, di kesempatan yang berbeda Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar tengah mengkaji usulan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar agar Pemilu 2024 ditunda karena alasan pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Menyusul sikap politik dari partai besar seperti PKB dan Golkar, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan sepakat apabila Pemilu 2024 diundur. Dia menjelaskan lima alasan agar pemilu dapat diundur, salah satunya pandemi Covid-19 yang belum berakhir.

"Ya, memang hari-hari ini publik diramaikan oleh perbincangan usulan mengenai pengunduran jadwal pemilu, dengan berbagai alasan. Yang pertama, alasannya pandemi yang belum berakhir tentu memerlukan perhatian keseriusan untuk menangani," pungkas Zulhas saat konferensi pers di Jakarta, Jumat (25/22022).