Baca WA Group TNI-Polri Isinya Tolak IKN, Pak Jokowi Marah Banget

Biasanya, Presiden Jokowi berbicara yang manis-manis di acara hajatan TNI-Polri. Tapi, kemarin, Jokowi bicara keras. Jokowi marah banget karena mengetahui ada beberapa prajurit TNI menolak pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan Timur.

Adanya penolakan beberapa prajurit TNI atas pemindahan IKN ini disampaikan Jokowi saat berpidato dalam Rapimnas TNI-Polri Tahun 2022, di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur. Acara ini dihadiri banyak pihak. Selain para pimpinan TNI-Polri, hadir juga Ketua MPR Bambang Soesatyo, Ketua DPR Puan Maharani, Ketua Mahkamah Agung Muhammad Syarifuddin, dan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman.

Baca Juga: Peringatan Keras Pak Jokowi Nggak Main-main, Sampai Sebut Penceramah Radikal: Hati-hati!

Jokowi tiba di lokasi pukul 09.00 WIB dengan mengenakan batik coklat. Kedatangan Jokowi disambut jajar kehormatan di selasar Plaza Mabes TNI.

Di awal pidatonya, Kepala Negara terlihat sumringah melihat kinerja TNI-Polri yang bagus. Terutama dalam hal penanganan bencana, penanganan pandemi Covid-19, hingga percepatan vaksinasi di seluruh daerah.

"Saya ingin menyampaikan apresiasi, penghargaan, menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran TNI dan Polri atas kesungguhannya dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, termasuk di dalamnya menjalankan tugas-tugas kemanusiaan," kata Jokowi.

Namun, setelah itu, nada bicara Panglima Tertinggi Angkatan Perang ini mulai meninggi. Sebab, dia melihat kedisiplinan prajurit TNI-Polri menurun. Padahal, mereka punya tanggung jawab untuk memberi contoh yang baik kepada masyarakat.

"TNI harus mulai berbenah. Yang namanya disiplin tentara, yang namanya disiplin di kepolisian, itu berbeda dengan masyarakat sipil, sangat beda sekali,” tegas Jokowi.

Saat bicara soal IKN, ucapan Jokowi semakin kencang. Apalagi ketika dia tahu isi percakapan di salah satu WhatsApp (WA) group TNI-Polri, ada prajurit yang menolak pemindahan IKN. Karenanya, dia minta kepada Kapolri Jenderal Sigit Listyo Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa untuk mendisiplinkan jajarannya.

"Juga hal-hal kecil, tapi harus mulai didisiplinkan di WA group. Saya melihat (percakapan) di WA group (TNI-Polri), karena di kalangan sendiri, (dianggap) boleh (menolak pemindahan IKN). Hati-hati!" tegas Jokowi.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mewanti-wanti, agar nada-nada sumbang beberapa prajurit mengenai IKN ini segera dihentikan. "Kalau seperti itu diperbolehkan dan diteruskan, hati-hati! Misalnya, berbicara mengenai IKN, 'nggak setuju, IKN apa'. (Pemindahan IKN) itu sudah diputuskan oleh Pemerintah dan sudah disetujui oleh DPR," tegasnya lagi, dengan intonasi tinggi.

Jokowi melanjutkan, kedisiplinan TNI-Polri tak bisa diperdebatkan. "Kalau di dalam disiplin TNI dan Polri, sudah tidak bisa diperdebatkan. Kalau di sipil, silakan. Apalagi di WA group dibaca gampang, saya baca itu," ungkap Jokowi.

Jika dibiarkan, lanjut Jokowi, penyimpangan kecil berpotensi menjadi besar. Akibatnya, TNI-Polri kehilangan kedisiplinannya. "Disiplin tentara dan disiplin polisi itu berbeda dengan sipil dan dibatasi oleh aturan oleh pimpinan. Itu saya ingatkan," tegas dia.

Jokowi menyampaikan, kepolisian dan militer di seluruh dunia memiliki aturan disiplin tersendiri yang berbeda dengan sipil. Aturan yang dimaksud, semisal di kalangan militer, harus setia pada negara dan patuh kepada atasan. Istilah yang dipakai Jokowi, 'tegak lurus'.

Menyikapi sentilan Jokowi ini, TNI memastikan mendukung langkah pemerintah memindahkan IKN ke Kalimantan Timur. TNI tegak lurus dengan kebijakan pemerintah itu. Bahkan, TNI siap memberikan pemahaman bagi warga yang menolak rencana tersebut.

"(Pemindahan) IKN sudah final dan TNI-Polri harus memberikan pemahaman, khususnya di dalam sendiri maupun pada masyarakat terkait IKN ini," ujar Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono, mewakili Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, yang tidak bisa hadir karena positif Covid-19.

Yudo menambahkan, TNI juga siap memindahkan markas ke IKN Nusantara. Saat ini, rencana pemindahan markas-markas TNI ke IKN Nusantara terus dibahas dalam rapat-rapat dengan Kementerian Pertahanan. Selain itu, TNI juga masih menyiapkan sarana dan prasarana untuk memindahkan markas ke IKN Nusantara.

"Kapan waktunya, untuk TNI saya kira tidak ada target. Artinya, kendali dari sini pun masih bisa kalaupun untuk nanti diutamakan untuk pemerintah dulu. TNI-Polri mungkin belakangan, kita akan tetap siap," paparnya.

Ketegasan Jokowi diapresiasi DPR. Anggota Komisi I DPR Dave Laksono menyatakan, hal yang dipaparkan Jokowi itu fakta. Bukan asal ngomong. "Presiden menyampaikan hal tersebut berdasarkan laporan intelijen yang mendalam. Dan juga berdasarkan hasil info yang tidak sedikit. Sudah terbukti juga ada banyak anggota TNI-Polri yang terpapar oleh paham radikalisme," ucap Dave, kemarin.

Karenanya, dia mendesak elite TNI-Polri memantau perilaku jajarannya. "TNI-Polri adalah tulang punggung bangsa. Jangan sampai ada paham yang salah merusak mentalitas ksatria bangsa. Sebaiknya ada yang mengingatkan hal ini menyangkut ideologi bangsa," ucap politisi partai Golkar itu.

Anggota Komisi III DPR Arsul Sani juga setuju dengan sikap Jokowi. Menurut Wakil Ketua MPR ini, sudah seharusnya Kepala Negara mengingatkan, apalagi bila ada temuan penyimpangan terhadap disiplin prajurit.

"Militer atau kepolisian tidak bisa bebas berekspresi seperti warga sipil non-aparatur negara. Apalagi kemudian ekspresi menyimpang atau menentang kebijakan pemerintahan," ucap mantan Sekjen PPP ini.