Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersikap tegas merespons isu perpanjangan masa jabatan kepala negara lewat penundaan Pemilu 2024.
Tanggapan Presiden yang selama disampaikan pihak Istana yang mengklaim Jokowi ogah tiga periode karena taat konstitusi dinilai terlalu normatif. Jamiluddin meminta agar pernyataan itu disampaikan langsung dan secara terbuka oleh Jokowi.
"Kalau presiden hanya mengajak semua pihak untuk tunduk, taat, dan patuh pada konstitusi, tentu ajakan tersebut sangat normatif. Respon seperti ini memang standar normatif yang harus disampaikan dan dilakukan oleh setiap warga negara, termasuk presiden," katanya dalam keterangan yang diterima Populis.id pada Sabtu (05/03/2022).
Baca Juga: Ternyata Oh Ternyata! Jokowi Belum Pernah Ajak Diskusi soal Wacana Masa Jabatan Presiden
"Wacana penundaan pemilu 2024 sudah mengarah polarisasi yang tajam, maka respons normatif seperti itu tidak akan menyelesaikan masalah. Presiden Jokowi sudah harus tegas dengan menyatakan sikapnya agar polarisasi pendapat dapat diminimalkan," katanya menambahkan.
Menurutnya, kalau Presiden Jokowi tegas menolak wacana penundaan pemilu 2024, penggalangan massa untuk menggiring penundaan pemilu akan reda dengan sendirinya. Artinya dengan ketegasan presiden, kegaduhan terkait isu penundaan Pemilu dapat diredam.
"Selain itu, respon tegas akan mementahkan spekulasi keterlibatan Presiden Jokowi terkait penundaan pemilu 2024. Masyarakat akan menilai Presiden Jokowi memang tidak berada dibalik layar terkait wacana tersebut," ucapnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Fajria Anindya Utami
Tag Terkait: