Gus Halim: Desa Masih Jadi Poros Pemulihan Ekonomi Nasional Pascapandemi

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar, menegaskan bahwa kinerja perekonomian perdesaan masih menjadi penyangga ekonomi nasional terutama pascapandemi. Karenanya, prioritas pemanfaatan dana desa tahun 2022 adalah untuk program-program pemulihan ekonomi yang sesuai dengan kewenangan desa.

Dia menjelaskan, selain berdampak pada sektor kesehatan, pandemi Covid-19 telah mengakibatkan terjadinya kontraksi ekonomi, termasuk kemiskinan di desa. Kabar baiknya, lanjut dia, desa-desa sangat cepat belajar dan sigap mengantisipasi penyebaran Covid-19 berikut dampak yang mungkin ditimbulkan selama pandemi ini.

Baca Juga: Satlinmas Desa Dinilai Berperan Jaga Ketenteraman dan Ketertiban di Desa

"Sepanjang pandemi, desa tetap berinovasi, desa tetap bangkit, desa tetap tumbuh menapaki jalan kemandiriannya," kata Abdul Halim Iskandar dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (8/3/2022).

Dia mengatakan, ada 3 prioritas fokus anggaran dana desa di tahun 2022. Pertama, untuk percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sesuai kewenangan desa. Dalam hal ini, program Percepatan PEN sesuai kewenangan desa caranya beragam. Salah satunya adalah dengan pengembangan Badan Usaha Milik Desa ( BUM Desa) dan Badan Usaha Milik Desa Bersama dan penanggulangan kemiskinan untuk mewujudkan Desa tanpa kemiskinan.

"Mayoritas BUM Desa dan BUM Desa Bersama masih melakukan transaksi selama pandemi Covid-19. Sekarang (BUM Desa) sudah berpayung hukum. Dengan adanya sumber daya finansial dalam bentuk dana desa, saya optimis BUM Desa bisa mengambil peran," ujarnya.

Terkait penanggulangan kemiskinan di desa, Gus Halim mengakui memang kemiskinan Indonesia naik dari 9,22 % menjadi 10,19 akibat pandemi. Namun, jika dibandingkan antara kota dan desa, kemiskinan di desa lebih rendah, yaitu hanya 0,60 % dibandingkan kota yang mencapai 7,88%.

Hal itu menunjukkan bahwa desa lebih cepat dan tanggap dengan pandemi Covid-19 dibandingkan dengan kota, serta dana desa yang digelontorkan pemerintah pusat ke desa-desa sangat efektif. "Data tersebut menggambarkan kepada kita bahwa dana desa yang disalurkan ke desa makin menguatkan desa sebagai wilayah yang tahan terhadap krisis," jelas Gus Halim.

Untuk prioritas kedua, Gus Halim menyampaikan bahwa dana desa tahun 2022 difokuskan untuk menjalankan program prioritas nasional sesuai kewenangan desa. Gus Halim mencontohkan seperti program pendataan desa, pemetaan potensi, dan sumber daya hingga penguatan ketahanan pangan.

Sementara, prioritas ketiga adalah Penggunaan Dana Desa untuk mitigasi dan penanganan Bencana Alam dan Non Alam, sesuai dengan kewenangan Desa. "Jadi kalau ditanya, jawabannya dana desa itu boleh dibuat apa saja selain yang dilarang, selama masih berkaitan dengan peningkatan SDM dan pemulihan ekonomi," pungkasnya.