Gagal Atasi Masalah, Pengamat: Pejabat Wanprestasi Tidak Layak Dipertahankan

Gagalnya upaya pemerintah dalam mengendalikan harga minyak goreng membuat Kementrian Perdagangan (Kemendag) berspekulasi penyebab dari lonjakan harga dan langkanya produk tersebut. 

Managing Director Political Economy and Policy Studies, Anthony Budiawan mengatakan bahwa pemerintah telah gagal mengantisipasi kenaikan harga pangan, dan sekarang diserahkan ke mekanisme pasar.

Baca Juga: Sabet Penghargaan Kinerja Anggaran Terbaik, Kemendagri Jadi Juara Bertahan

Menurutnya kelangkaan terjadi karena  beberapa pihak menyelundupkan minyak goreng ke luar negeri lantaran melihat ketidaksanggupan pemerintah dalam membayar subsidi dan ketidakjelasan mekanisme.

"Mereka khawatir tidak bisa dibayar dan mekanismenya juga tidak jelas maka barang itu diselundupkan ke luar negeri," ujar Anthony dalam diskusi virtual, Jumat (18/3/2022).

Anthony mengatakan, spekulasi atau tuduhan yang dilakukan Kemendag terkait minyak goreng kepada masyarakat merupakan tindakan yang kurang tepat.

"Mendag sudah tidak bisa mengantisipasi, tidak mengerti permasalahan lalu tuduhanya macam-macam, tuduhan pertama kali bahwa warga menimbun minyak goreng, jadi tidak mengerti antisipasi lalu setelah itu mereka mengatakan, "ternyata saya tidak bisa melawan mafia" ini kan sesuatu yang saya bilang sudah pasti wanprestasi," ujarnya.

Menurutnya, ungkapan yang keluar dari seorang pejabat yang tidak mampu mengatasi permasalahan di bidangnya tidak layak untuk dipertahankan.

"Mendag sampai mengatakan begitu ini sudah tidak layak untuk dipertahankan lagi," tegasnya.

Selain itu, kebijakan melepas Domestic Market Obligation (DMO) menurutnya telah menyalahi konstitusi.

"DMOdilepas dan ini pasti menyalahi konstitusi pasal 33 itu adalah untuk diperlukan didalam negri, bagaimana DMO bisa dilepas? lalu karena DMO dilepas makanya itu harga pasar karena disitu diatur DMO, jadi sudah jelas indonesia ini sekarang dikuasai oleh para oligarki," tutupnya.