Capai Pemulihan Ekonomi, Indonesia Tegaskan Tidak Ada Negara yang Tertinggal dan Ditinggalkan

Dalam semangat Recover Together, Recover Stronger, Indonesia sebagai Presidensi G20 kembali menekankan pentingnya penguatan arsitektur dan ketahanan sistem keuangan internasional di tengah berbagai risiko global.

Indonesia menegaskan tidak ada negara yang tertinggal dan ditinggalkan menuju stabilitas sistem keuangan (SSK) sebagai salah satu prasyarat mencapai pemulihan ekonomi dunia yang berkelanjutan dan inklusif, termasuk bagi negara berpenghasilan rendah dalam mengatasi pandemi.

Demikian mengemuka dalam pertemuan ketiga G20 International Financial Architecture Working Group (IFAWG) yang diselenggarakan oleh Presidensi G20 Indonesia, diwakili oleh Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Keuangan secara virtual pada 24-25 Maret 2022. Baca Juga: Kemenperin: Presidensi G20 Momen Penting Bagi Pelaku Industri

IFAWG merupakan tim kerja G20 yang berfokus untuk  untuk memperkuat komitmen dukungan bagi negara berpenghasilan rendah dan rentan, serta meningkatkan ketahanan dan mendorong SSK internasional.

Adapun hasil pembahasan IFAWG di bawah Presidensi G20 Indonesia ini akan dilaporkan untuk mendapatkan arahan lebih lanjut dari Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral negara G20 pada pertemuan bulan April 2022 mendatang di Washington D.C., Amerika Serikat.

Dalam dua hari pertemuan, beberapa topik bahasan yang mengemuka, antara lain:

Pertama, dukungan G20 kepada negara berpenghasilan rendah  dalam menghadapi kerentanan perekonomian dan mengatasi dampak pandemi, termasuk upaya meningkatkan ketahanan sistem keuangan melalui penguatan jaring pengaman keuangan global. IFAWG terus mendorong komitmen tersebut melalui penyaluran [1]IMF Special Drawing Right (SDR) oleh negara yang memiliki posisi keuangan eksternal yang kuat. IFAWG menyambut baik kesiapan operasionalisasi IMF Resilience and Sustainability Trust (RST) sebagai salah satu opsi penyaluran SDR guna menanggulangi permasalahan pendanaan jangka panjang, khususnya untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan respons dalam menghadapi pandemi serta penanganan perubahan iklim.

Kedua, upaya G20 meningkatkan peran Multilateral Development Bank (MDBs) dalam mendukung agenda pembangunan. IFAWG menekankan pentingnya inovasi model pembiayaan dengan tetap mempertimbangkan kapasitas serta tata kelola dari masing-masing MDB.

Ketiga, upaya G20 menjaga stabilitas sistem keuangan di tengah dinamika aliran modal antar negara melalui penguatan bauran kebijakan yang diperlukan khususnya di negara berkembang. IFAWG mendiskusikan pengembangan Macro Financial Stability Policy Framework (MFSPF) oleh Bank for International Settlement (BIS) dan Integrated Policy Framework (IPF) oleh IMF. Baca Juga: Pakar: Sebagai Ketua G20 Indonesia Bisa Ajak Rusia Duduk Bersama untuk Tujuan Ini

Kedua kerangka bauran kebijakan tersebut diharapkan dapat membantu negara-negara dalam memahami interaksi antara berbagai kebijakan, termasuk moneter, fiskal, makroprudensial, kebijakan nilai tukar, dan kebijakan pengelolaan aliran modal dalam mengatasi tekanan yang bersumber dari volatilitas aliran modal dan nilai tukar.

Keempat, dilakukannya asesmen terkini atas kondisi kerentanan utang negara berpenghasilan rendah serta bagaimana memperkuat pengelolaan utang bagi negara-negara tersebut.

Kelima, IFAWG menekankan pentingnya transparansi data utang, praktek yang bertanggung jawab atas pembiayaan berjaminan (collaterized financing) khususnya bagi negara berpenghasilan rendah dan negara berkembang.

Selanjutnya rangkaian IFAWG akan dilaksanakan melalui pertemuan 4^th IFAWG di Korea  Selatan pada tanggal 16-17 Juni 2022 dengan tema “Strengthening Financial Resilience, Diversified Currency in Trade and Finance, MDBs Capital Adequacy Framework, Capital Flows".