Seskab Buka-Bukaan Terkait Apakah Ada Uang Negara untuk Dukung Isu Jokowi 3 Periode

Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung menegaskan tak ada anggaran negara yang digunakan untuk menggulirkan isu perpanjangan jabatan presiden Jokowi 3 periode. 

Hal tersebut ia sampaikan saat menanggapi pertanyaan dari sejumlah anggota Komisi II DPR RI yang mempertanyakan dugaan adanya anggaran negara dalam gerakan inkonstitusional tersebut.

Baca Juga: Amien Rais Sebut Rezim Jokowi Idap Megalomania, Rocky Gerung Setuju 112 Persen!

"Saya jawab, karena ini yang paling ditunggu. Pertama, tidak ada anggaran baik di Setneg, Seskab maupun, KSP (Kantor Staf Presiden) mengenai hal ini (isu perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi menjadi tiga periode), sehingga dengan demikian klir terhadap hal itu," kata Pramono saat rapat dengar pendapat di Gedung DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 4 April 2022.

Politikus PDIP itu lebih jauh mengungkapkan, pernyataan Presiden Jokowi juga telah jelas kalau sikap dirinya bakal selalu taat terhadap konstitusi.

"Presiden telah empat kali menyampaikan kepada publik terkahir tanggal 30 Maret di Borobudur, saya yakin apa yang disampaikan Presiden sudah cukup jelas ditangkap oleh publik, bahwa kemudian masih ada yang mencoba, namanya juga mencoba," ujarnya. 

Pramono menyebut, jalan untuk mengubah kontitusi perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode carannya hanya dengan amendemen UUD 1945. Namun, dirinya meyakini kalau jalan tersebut tidaklah mudah.

"Melakukan amendemen UUD 1945 tidak mudah dan itu akan membuka kotak pandora kemana-mana, saya yakin ini menjadi pelajaran. Karena saya termasuk menjadi bagian di tahun 1999 ketika amandemen itu dilakukan," ujarnya.

Sebelumnya, Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKS Mardani Ali Sera meminta tidak ada anggaran negara yang digunakan untuk menggoreng isu penambahan masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi tida periode. Sebab, dirinya kerap ditanyakan oleh masyarakat mengenai masalah tersebut. 

"Mudah- mudahan tidak ada anggaran digunakan untuk kegiatan-kegiatan isu tiga periode atau penundaan karena itu sangat berntentangan dengan konstitusi," kata Mardani saat rapat dengan Mensesneg, Seskab dan Kepala KSP.

Baca Juga: Omongan Refly Harun Ngeri, Sebut Rezim Mulai Otoriter!

Menurut dia, walaupun isu perpanjangan masa jabatan tiga periode terus berkembang, seharusnya pemerintah tak boleh menggunakan anggaran negara untuk kepentingan tersebut.

"Kalaupun isu itu ada biarkan jadi isu elit yang akan diputuskan oleh para pimpinan partai. Mohon jawaban, sehingga saya bisa menyampaikan kepada masyarakat bahwa tidak ada gerakan untuk tiga periode Pak Jokowi," imbuhnya.