PDIP Suruh Jokowi Tiru Soeharto, Pilih Menteri Jangan Langsung Prat Pret!

Sekretaris Fraksi PDIP DPR RI Bambang Wuryanto mengingatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak asal dalam memilih menteri.

Tujuannya agar Jokowi berhasil meraih hasil kerja yang baik di akhir masa jabatannya pada 2024 mendatang.

Para menteri di sekeliling Jokowi juga harus bisa berkerja sesuai tugasnya. Bukan malah sibuk mewacanakan penundaan pemilu.

Baca Juga: Jokowi Tutup Mulut Menteri Soal Isu Pemilu, Rocky Gerung: Enggak Mungkin!

“Maka kalau milih menteri ke depan, cek track recordnya. Karena dari jejak rekamnya itu akan muncul,” ujar Bambang Wuryanto, Kamis (7/4/2022).

Pengecekan juga harus dilakukan saat calon menteri itu sejak duduk di bangku SMP sampai saat mengenyam kuliah.

“Terus sampai bekerja dimana, dilacak terus,” kata Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP PDIP ini.

Menurut Bambang Pacul, Jokowi bisa meniru Presiden Soeharto dalam memilih menteri.

Sebab, Soeharto melakukan tracing atau pelacakan selama dua tahun untuk mengetahui karakter seseorang yang akan diangkap jadi menteri.

Bahkan, kata dia, Soeharto harus menikahkan Akbar Tanjung dengan Krisnina Maharani lebih dahulu sebelum mengangkatnya sebagai menteri.

“Agar ada karakter yang lebih soft. Sampai begitu, lho. Tujuannya, agar Akbar Tanjung memiliki karakter lembut ketika menjabat menteri,” jelasnya.

Menurutnya, penelusuran rekam jejak calon menteri ini cukup penting dilakukan sebelum benar-benar memilih.

“Jika track recordnya bagus, muncul karakter integritas, muncul kompetensi. Jangan langsung prat pret. Ini juga butuh ketelitian yang cermat,” tegasnya.

Luhut Disentil

Bambang Pacul juga menyinggung Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan yang getol menyuarakan penundana pemilu.

Padahal, sebagai seorang menteri, Luhut tidak memiliki kewenangan berbicara dan mengurusi pemilu, apalagi sampai menyuarakan penundaan Pemilu 2024.

“Kalau Pak Luhut, ya monggo saja bisa evaluasi sendiri,” ucap dia.

Anak buah Megawati Soekarnoputri ini juga menyentil dengan menyebut Luhut sebagai menteri utama.

“Kan banyak orang yang mengatakan beliau prime minister. Menteri utama. Menko, kan menteri utama,” ujarnya.

Akan tetapi, Bambang Pacul mengakui bahwa Luhut memang memiliki power politik yang cukup kuat.

“Orang juga paham sekali betapa Pak Luhut sangat kuat. Power politiknya kuat,” kata dia.

Salah satu buktinya adalah ketika Luhut membatalkan penghentian ekspor batu bara oleh Presiden Jokowi.

“Saya pikir itu klir. Orang politik juga paham. Tentu kalau dia dari sini, kita sama-sama paham. Kita memahami, kita mengerti. Tapi kita nggak bisa berbuat apapun,” lanjutnya.

Luhut Diwarning

Menurut Bambang Pacul, Luhu tidak pantas berbicara tentang pemilu karena memang itu bukan wewenang dan tugasnya.

“Tugasmu sebagai menteri. Sudahlah enggak usah bicara itu,” ujar Bambang Pacul.

Politisi asal Jawa tengah ini juga mengingatkan, bahwa wilayah kerja seorang menteri adalah di urusan teknis.

“Apa iya pantes bikin ekstrem. Misal Bu Sri Mulyani bahas kepemiluan. Kontras, enggak masuk,” tegasnya.

Baca Juga: Konsisten Minta Jokowi Mundur, Ruslan Buton Nggak Main-main Kali Ini: Sebuah Keprihatinan...

Karena itu, Bambang Pancul meminta Luhut dan sejumlah menteri ataupun politisi agar mengikuti instruksi Presiden Jokowi.

“Ikuti perintah pak Jokowi, bahwa seorang menteri ataupun politisi tidak bisa lagi mewacanakan penundaan pemilu,” ingatnya.