Respons Aksi Mahasiswa, Presiden Jokowi Perlu Sanksi Menko Luhut

Presiden Joko Widodo harus mengevaluasi para menterinya yang sempat menyampaikan soal wacana penundaan Pemilu 2024, seperti Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Hal itu disampaikan oleh Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Muda Pusat Tumpal Panggabean, menanggapi aksi penolakan yang dilakukan oleh mahasiswa di sejumlah wilayah di Indonesia.

Baca Juga: Siang Malam Luhut Dihujat Gegara Punya "Banyak Kerjaan", Mahfud MD Pasang Badan: Saya Juga Sama!

"Presiden Jokowi harus memberi sanksi yang membuat keonaran, menteri-menteri yang memancing soal perpanjangan tiga periode. Presiden juga harus mengevaluasi Luhut yang menyebut mempunyai big data rakyat Indonesia yang menginginkan tiga periode," ujarnya kepada Sumut.JPNN.com, Senin (11/4).

Tumpal menyebut gerakan aksi yang dilakukan oleh mahasiswa di Indonesia merupakan representasi keresahan masyarakat. Untuk itu, yang menjadi tuntutan dari mahasiswa sudah seharusnya direspons oleh pemerintah.

"Terkait demo hari ini adik-adik mahasiswa adalah sesuatu yang sangat wajar karena memang keresahan mahasiswa itu adalah keresahan masyarakat. Jadi, pemerintah jangan alergi terhadap aksi hari ini, pemerintah justru harus meresponsnya dengan mengevaluasi dan menginstropeksi kinerja mereka (menteri-menteri)," ujarnya.

Dia juga meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo agar memerintahkan jajarannya untuk tidak represif dalam melakukan pengamanan aksi. Dia berharap agar pihak kepolisian bisa bersikap persuasif dengan massa aksi.

"Tolonglah pak polisi, Pak Kapolri perintahkan anggotanya jangan represif terhadap adik-adik mahasiswa, coba berupaya melakukan upaya persuasif agar tidak terus terjadi benturan antara mahasiswa yang aksi dengan kepolisian," pungkasnya.