Menko PMK Dukung BRIDA untuk Bangun 'Passion' Riset Selesaikan Masalah di Daerah

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyebutkan pemerintah saat ini harus menyiapkan 3 juta lapangan kerja baru setiap tahunnya. Hal tersebut amat penting karena Indonesia akan menghadapi bonus demografi generasi muda pada 2030 mendatang. 

Untuk mewujudkannya, kata Menko PMK, perlu peran riset dalam pengembangan lapangan pekerjaan yang diperlukan, serta menyelesaikan masalah-masalah di daerah. Hal itu disampaikannya saat menyampaikan sambutan dalam Kick Off dan Penandatangaman MoU Pembentukan Badan Riset Inovasi Nasional Daerah (BRIDA), di Jakarta, pada Rabu (20/4/2022). 

Baca Juga: Mendagri Sampaikan Pentingnya Pengambilan Kebijakan Berbasis Riset

Dalam Kick Off Pembentukan BRIDA itu, hadir Ketua Dewan Pengarah BRIN Megawati Soekarnoputri, Kepala BRIN Laksana Tri Handoko, Mendagri Tito Karnavian, serta Kepala Daerah, Gubernur, Wali Kota, Bupati, dari seluruh Indonesia yang hadir secara daring serta luring. 

"Pemerintah harus menciptakan minimal 3 juta lapangan kerja setiap tahunnya. Untuk mewujudkannya, riset tidak hanya berkutat pada ilmu pengetahuan murni tapi juga terapan," ujar Muhadjir dalam keterangannya Kamis (21/4/2022). 

Lebih lanjut, menurut Menko PMK, dibentuknya BRIDA oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sangat tepat untuk mempersiapkan menyongsong Indonesia Emas tahun 2045. 

Baca Juga: Dukung Pembentukan BRIDA, Mendagri dan Kepala BRIN Tanda Tangani Nota Kesepahaman

"Juga dibentuknya BRIDA untuk men-support bagaimana supaya daerah-daerah siap untuk menata dirinya melakukan transformasi dalam rangka menyongsong 2045," katanya.

Menko PMK menyebut, pemerintah pusat tidak mungkin menangani sepenuhnya masalah-masalah di daerah tanpa keterlibatan dari daerah itu sendiri. Termasuk urusan riset daerah harus memiliki peranan aktif. 

"Riset tidak mungkin BRIN akan menjangkau seluruh lapisan sampai tingkat bawah tanpa ada inisiatif prakarsa kemauan keras passion dari masing-masing daerah," sebutnya. 

Karena itu, Muhadjir berpesan, yang utama dalam hal pengembangan riset di daerah adalah membangun passion oleh pihak pemangku kepentingan daerah. Dengan adanya passion, maka kata dia, pengambilan kebijakan dan keputusan bisa dikombinasikan dengan hasil riset. 

Baca Juga: Jamin Kesejateraan Anak Usia Sekolah Hingga Remaja, Muhadjir Luncurkan Permenko PMK 1/2022

"Pemerintah daerah dalam mengambil keputusan kalau berbasis riset, research based policy, Insya Allah tingkat presisinya tingkat kemujarabannya untuk menyelesaikan permasalahan di daerah akan lebih nendang dari pada dengan intuisi saja," jelasnya. 

Sebagai informasi, mengacu Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tersebut, Peraturan Presiden nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Badan Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disingkat BRIDA merupakan perangkat daerah yang bertugas menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di daerah sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang.  

Baca Juga: Dihujat karena Jadi Ketua Dewan Pengarah BRIN, Megawati: Sering Suudzon, Saya Disuruh Jokowi!

BRIDA dibentuk oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapatkan pertimbangan dari BRIN. Berdasarkan data nasional tahun 2022, dari 34 Provinsi di Indonesia, baru 3 provinsi atau (8,8%) yang telah membentuk BRIDA. Ketiga provinsi tersebut adalah Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Jawa Tengah. Sementara itu, pada tingkat Kabupaten/Kota yang berjumlah 514, belum ada BRIDA yang terbentuk. 

Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Megawati Soekarnoputri mendorong kepala daerah di Indonesia segera membentuk BRIDA. Hal itu penting agar potensi yang ada di daerah bisa dioptimalkan. Riset dan inovasi  perlu mendapat dukungan lebih serius di Indonesia. 

"Banyak anak-anak Indonesia itu pinter-pinter, tapi kenapa urusan riset kita sepertinya masih terbelakang," ucap mantan presiden itu.