Arief Poyuono Yakini Kebijakan Larangan Ekspor Tak Cukup Turunkan Harga Minyak Goreng

Politikus partai Gerindra, Arief Poyuono, menyampaikan pandangannya soal larangan ekspor minyak goreng yang telah di tetapkan oleh presiden Jokowi. Baginya, Jokowi memang harus tegas dalam melawan mafia-mafia minyak goreng.

Tetapi, ia mengingatkan kebijakan ini jangan berumur sebentar seperti kebijakan larangan ekspor batu bara.

Baca Juga: Jokowi Larang Ekspor Minyak Goreng, Diharapkan Tidak Seumur Jagung Seperti Larangan Ekspor Batu Bara

"Jangan kayak komoditas batubara dilarang Ekspor oleh Kangmas. begitu pak Luhut turun gunung Ekspor Batubara dibuka lagi," katanya dalam keterangan tertulis.

Afief pun menyebut rakyat mendukung kebijakan Jokowi ini. Namun, ia mewanti-wanti kebijakan ini akan sangat berdampak pada bisnis perkebunan dan industri sawit. 

"Salah satunya petani sawit TBSnya enga laku, karena Pabrik Kelapa Sawit berhenti beroperasi sementara karena CPO (Crude Palm Oil/Minyak sawit mentah-Red) dilarang Ekspor, dan tangki tangki penampungan CPO kapasitas juga tidak mampu menampung produk CPO yang tidak boleh di Ekspor," katanya menjelaskan.

Baginya pabrik minyak goreng tidak mampu menyerap CPO yang berlimbah di dalam negeri karena berhentinya ekspor. 

" Yang paling ngeri lagi ancaman kredit macet disektor industri sawit akan segera terjadi. baik kredit macet petani dan pengusaha sawit," ujar Arief. "Dan siap siap juga loh pasti akan ada penyeludupan CPO & Migor besar besaran ke LN nah ini harus diantisipasi loh."

Baca Juga: Jokowi Setop Ekspor Minyak Goreng dan CPO, Said Didu Menilai Itu Hal yang Salah

Lebih lanjut Arief Poyuono menyebut kebijakan ini tidak mampu turun dan stabilkan harga minyak goreng. Karena, klaimnya, penentu harga CPO itu adalah pasar internasional, bukan lokal.

"Jadi kebijakan Kangmas Jokowi melarang Ekspor CPO & Minyak Goreng kok kayak kebijakan Dewa Mabok ya," pungkasnya.