Butuh Modal Kerja Sementara Tagihan Tak Kunjung Cair, Fundo Bisa Jadi Solusi

Bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UKM), keterbatasan modal masih menjadi kendala utama dalam menjalankan bisnisnya. Sayangnya, permasalahan modal kerap kali muncul, karena adanya tagihan yang belum terbayar. Akibatnya pelaku UKM sulit untuk mengembangkan usahanya. 

Memahami permasalahan tersebut Fundo, perusahaan teknologi finansial (Tekfin) hadir dengan model bisnis dengan Tekfin yang pernah ada sebelumnya, yaitu menawarkan lelang surat berharga sebagai solusi pembayaran surat berharga dalam waktu yang diinginkan pemiliknya.

Platform ini menghubungkan pemilik surat berharga dengan pemilik dana yang siap membeli surat berharga melalui mekanisme penawaran (bidding) yang transparan dan kompetitif. 

Aida Sutanto, Founder dan Chief Executive Officer (CEO) Fundo menjelaskan, Fundo menggabungkan prinsip balai lelang dengan Tekfin, yang menawarkan proses unik dan lebik baik dalam menjual dan membeli surat berharga.

Menurut perempuan yang memiliki pengalaman 30 tahun di dunia perbankan ini, Tekfin tersebut hadir untuk menjawab permasalahan klasik lainnya, dimana masih banyak pelaku UKM yang sulit untuk mendapatkan dana dari perbankan. 

Menurut Aida yang juga sebagai salah satu Co-Founder Investree sebagai platform Peer to Peer Lending terkemuka di Indonesia, Fundo berbeda dengan Tekfin pada umumnya, yang memberikan pinjaman dana kepada pelaku UKM.

Tapi memberikan bantuan dana bagi pelaku UKM yang tengah mengalami permasalahan dana yang mandeg atau aset pasive dalam bentuk surat berharga. 

“Yang dimaksud surat berharga adalah seperti tagihan lancar, dalam artian masih berjalan. Contoh ada perusahaan, sari buah ke Unilever, dan Unilever belum bayar. Artinya mereka punya aset tagihan, dan itu yang dijual. Dari pada menunggu, atau pasive,” urai Aida. 

Pasar yang dapat digarap melalui model bisnis tersebut, menurut Aida, masih sangat luas. Menurut data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, jumlah UMKM di Indonesia mencapai 12 juta lebih per Juni 2021. Dari jumlah tersebut, banyak segmen UKM yang dapat disasar, seperti UKM yang telah bekerjasama dengan perusahaan besar sebagai pemasok bahan baku dan lainnya. 

“Usahanya bisa apa saja, tapi yang dihindari, mining, coal industri, properti. Dihindari, karena beberapa kategori tidak sesuai, karena investasi jangka panjang, sementara kami fokus pada pendanaan modal kerja,” kelas Aida. 

Melalui model bisnis yang ditawarkan, Aida meyakini menjadi salah satu solusi terbaik modal kerja para pelaku UMKM. Dengan menjual surat berharga yang dimiliki, maka pelaku UKM akan lebih cepat mendapatkan dana sebagai modal kerja. Selain itu surat berharga yang dimiliki oleh UKM juga lebih aman, karena telah dicairkan dalam bentuk dana tunai, melalui skema diskonto. 

“Fundo menawarkan keuntungan diskonto keuntungan 10-16%. Misal surat berharga atau tagihan senilai Rp100 juta, bisa dijual hingga Rp90 juta,” jelas Aida. 

Kehadiran Fundo, melalui solusi yang ditawarkan mendapatkan antusias dari para pelaku UKM. Terbukti sejak hadir pada tahun 2019, sedikitnya telah memiliki 2.500 user aktif, di wilayah Jakarta dan Bandung.

Menurut Aida, di luar sana masih banyak pelaku UKM yang menginginkan solusi tersebut. Karena itu, dalam waktu dekat Fundo berencana melakukan ekspansi ke sejumlah daerah, seperti Makassar, Tegal, Padang dan beberapa daerah lainnya di Indonesia. 

Sebagai perusahaan Tekfin, Fundo pun terus mengembangkan platform yang dimiliki guna menangkap targetnya. Salah satunya dilakukan dengan membuat website, dimana pelaku UKM dapat mendaftarkan sebagai user untuk mendapatkan bantuan pendanaan dengan menjual surat berharga yang dimiliki secara digital. 

“Selain itu kami juga akan menggunakan sales, khusus untuk menyasar target pelaku UKM yang lebih besar. Biasanya sales sudah sudah punya target, paling tidak informasi minimal sudah ada, baru membuat janji,” jelas Aida. 

Aida pun meyakini model bisnis Fundo akan menjadi sistem baru untuk menyasar kalangan UKM bagkan Mikro. Terlebih Fundo telah mendapatkan izin operasi dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Kementerian Keuangan.