Pemerintah Dianggap Lebih Ngurusin IKN Dibanding Ekonomi Rakyat, Demokrat Tegas: Menyedihkan!

Hasil survei litbang Kompas menunjukkan bahwa pemerintah dianggap lebih fokus pada pembangunan IKN baru dibandingkan kondisi ekonomi rakyat.

Hal ini disoroti oleh Partai Demokrat yang menaganggap bahwa hasil survei ini adalah hal yang menyedihkan dari pemerintah sekaligus bentuk protes masyarakat dengan cara halus.

“Menyedihkan. Ini sebenarnya bentuk protes masyarakat secara halus terhadap pemerintah atas abainya pemerintah dengan kondisi ekonomi masyarakat, dengan kesulitan dan berbagai permasalahan yang menimpa masyarakat saat ini,” ujar Herzaky Mahendra Putra, Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP/Koordinator Juru Bicara, DPP Partai Demokrat, dalam keterangan tertulis yang wartaekonomi.co.id terima, dikutip Senin (25/4/22).

Herzaky menyebut bahwa masyarakat selama empat bulan dibiarkan bingung dengan kondisi harga beberapa kebutuhan pokok seperti BBM terlebih sembako yang mengalami kenaikan bahkan kelangkaan.

Baca Juga: Jusuf Kalla Ingatkan Soal Warisan Utang Jokowi Buat Presiden Berikutnya, Rocky Gerung: Nggak Adil!

Sebagaimana diketahui, Indonesia sempat mengalami krisis minyak goreng bahkan sudah mengakibatkan korban jiwa.

“Empat bulan rakyat dibiarkan kebingungan dan menderita akibat langka dan mahalnya sembako serta lonjakan harga bahan bakar minyak dan kenaikan harga berbagai kebutuhan sehari-hari,” ujarnya.

Anak buah AHY ini pun menyinggung bahwa pemerintah di tengah kesulitan masyarakat hanya sibuk memikirkan agenda segelintir pihak seperti proyek Ibu Kota Negtara (IKN) dan penundaan pemilu.

“Sedangkan pemerintah terlihat lebih sibuk dengan agendanya sendiri, yang tidak memiliki dampak langsung terhadap perbaikan kondisi ekonomi rakyat,” tegasnya.

Baca Juga: Keputusan Jokowi Soal Minyak Goreng Ditanggapi Rocky Gerung: Seolah-olah Bilang...

Dikutip dari laman kompas, Senin (25/4/22), survei Litbang Kompas menangkap ada 51,3 persen responden yang menilai pemerintah lebih fokus pada pembangunan ibu kota baru, berbanding 47,1 persen yang tidak setuju dengan anggapan tersebut.