Menteri PPN Tekankan Pentingnya Inovasi Kebijakan Berbasis Data yang Berkualitas

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa menekankan pentingnya inovasi kebijakan berbasis data dan bukti yang berkualitas sebagai langkah mitigasi risiko di masa depan dan memastikan kebijakan yang dibentuk sesuai dengan tantangan dan situasi yang terjadi. 

Hal tersebut disampaikan dalam acara IsDB's 47th Annual Meeting "Next Frontier in Evidence-Based Policies: Charting a Path Forward" di Sharm el-Sheikh, Mesir, Kamis 2 Juni 2022 kemarin. 

Baca Juga: Suharso: Pentingnya Kesepahaman dan Kerja Sama Seluruh Negara Anggota G20

"Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menciptakan kebijakan ekonomi berbasis pengetahuan yang memungkinkan terjadinya kolaborasi antara pemerintah dan universitas, think tank dan institusi pendidikan tinggi lainnya. Terbukti bahwa negara dengan ekonomi berbasis pengetahuan lebih tahan menghadapi isu-isu yang muncul seperti pandemi Covid-19," jelas Menteri Suharso, mengutip dari siaran resminya, Jumat (3/6/2022).

Pandemi Covid-19 memberikan tekanan pada aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan yang tercermin pada daya beli masyarakat yang menurun dengan loss of income sebesar Rp374,4 triliun akibat penurunan jam kerja sektor industri dan pariwisata, risiko kekurangan gizi meningkat akibat ketahanan pangan di tingkat rumah tangga menurun, terbatasnya pelayanan untuk ibu hamil dan imunisasi selama pandemi, perubahan sistem pembelajaran yang sangat bergantung pada dukungan sarana dan teknologi, serta meningkatnya limbah medis dan bahan berbahaya beracun.

Baca Juga: Walau Berada dalam Tantangan Pembangunan, Menteri Suharso Sebut Indikator Penting Terpantau Baik

Namun, ekonomi Indonesia tercatat tumbuh positif sejak kuartal kedua 2021, dan tumbuh 5 persen (yoy) pada dua kuartal terakhir. Sinergi kebijakan yang baik antara fiskal, moneter, keuangan, dan sektor riil mendukung percepatan pemulihan ekonomi Indonesia. Stimulus fiskal difokuskan pada bidang kesehatan, perlindungan sosial, bantuan UMKM, dan insentif usaha. 

Hal tersebut juga tidak terlepas dari penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia melalui tiga kunci sukses yaitu percepatan program vaksinasi, penerapan protokol kesehatan yang ketat, dan mengoptimalkan sistem pelacakan kasus.

Pemerintah Indonesia juga menggagas sejumlah program perlindungan sosial yang bertujuan untuk mengurangi dampak ekonomi dari Covid-19. 

"Program perlindungan sosial di Indonesia dimulai dari perbaikan data perlindungan sosial melalui integrasi data penerima manfaat, implementasi layanan standar tunggal, hingga pelaksanaan program bantuan jaminan sosial dan jaminan kehilangan pekerjaan," ujar Menteri Suharso. 

Baca Juga: Suharso: Pemulihan Ekonomi Indonesia Sudah Baik, Tapi Tetap Harus Tingkatkan Produktivitas

Sementara itu, ketegangan geopolitik antara Rusia dan Ukraina berpotensi menekan pertumbuhan global, termasuk pertumbuhan ekonomi Indonesia. 

"Untuk itu, reformasi struktural yang inovatif di sektor-sektor prioritas dan penciptaan lapangan kerja yang inovatif menjadi kunci untuk mengurangi risiko ketegangan global. Program ini bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja untuk 2,6 hingga 3,1 juta orang pada 2022," ujar Menteri Suharso. 

Baca Juga: Inklusif dan Berkelanjutan, Menteri PPN Bahas Transformasi Ekonomi dalam Penyusunan RKP 2023

Menutup sambutannya, Menteri Suharso menyampaikan urgensi dari pembuatan kebijakan berbasis riset dan bukti, yaitu inovasi kebijakan yang berkualitas dibutuhkan untuk mengatasi tantangan masa depan, memitigasi risiko masa depan, dan memastikan kebijakan relevan; riset penting dalam pembuatan inovasi kebijakan yang berkualitas; Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk membuat kebijakan ekonomi yang berbasis pengetahuan; menciptakan budaya pembuatan kebijakan yang berbasis bukti yang berkelanjutan untuk menghasilkan solusi yang inovatif. 

"Tidak ada waktu yang lebih tepat daripada saat ini untuk mengambil bagian dalam proses pembuatan kebijakan berbasis bukti yang berkualitas tinggi di negara kita," pungkas Menteri Suharso.