Indikasi Anggaran Berbasis Masyarakat Meningkat, Komisi IV DPR Beri Apresiasi KLHK

Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengapresiasi kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) karena telah meningkatkan indikasi anggaran berbasis masyarakat. Apresiasi tersebut diberikan tatkala indikasi anggaran berbasis masyarakat meningkat sebesar 81,33 persen atau Rp975,04 miliar pada tahun 2023. Sebelumnya, indikasi anggaran tersebut mentok di angka Rp537,71 miliar pada tahun 2022.

Anggota Komisi IV DPR Fraksi Gerindra Dwita Rita Gunadi mengatakan bahwa pihaknya meminta tren baik tersebut terus dipertahankan. Dia juga meminta agar kegiatan tersebut bisa direncanakan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Baca Juga: Pemerintah dan Pertamina Menjamin BBM dan LPG Subsidi, DPR: Masyarakat Jangan Khawatir

"Kami meminta agar kegiatan ini direncanakan dan dilaksanakan dengan baik sehingga pelaksanaannya tidak terburu-buru pada mendekati akhir tahun agar tujuan pemberdayaan masyarakat tercapai dan tidak hanya pencapaian realisasi saja," kata Dwita, Selasa (14/6/2022).

Dwita juga meminta agar pengalokasian pagu anggaran 2023 KLHK bisa digunakan sebaik-baiknya. Menurutnya, pengalokasian harus benar-benar difokuskan untuk mendukung program prioritas nasional dan penataan serta penyelesaian masalah lingkungan hidup yang dinilai masih sering terjadi.

Lebih lanjut, dia juga meminta agar KLHK bisa memberikan efek jera terhadap pelanggar izin kehutanan yang tidak hanya diberikan sanksi administratif. "Waktu itu fraksi Gerindra meminta KLHK membuat aturan yang tidak berhenti di pencabutan izin. Namun, harus meminta pertanggungjawaban hukum pada perusahaan izin yang dicabut," katanya.

Sementara itu, diketahui bahwa indikasi anggaran berbasis masyarakat 2023 tersebar pada masing-masing unit eselon I, yakni Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari senilai Rp14,4 miliar, Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan sebesar Rp647,1 miliar, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem sebesar Rp72,7 miliar, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar Rp1,05 miliar.

Selanjutnya ada, Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan sebesar Rp25 miliar, Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 sebesar Rp52,75 miliar, Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan sebesar Rp75,2 miliar, dan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove sebesar Rp85,6 miliar.

Selain itu, KLHK juga memiliki pagu indikatif Tahun 2023 sebesar Rp6,18 triliun dan adapun usulan tambahan sebesar Rp2,14 triliun. Dengan demikian, total pagu anggaran KLHK pada tahun 2023 sebesar Rp8,32 triliun.