Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Pengamat Sebut Reshuffle Jokowi Sebagai Bagi-bagi Kue Kekuasaan, Simak!

        Pengamat Sebut Reshuffle Jokowi Sebagai Bagi-bagi Kue Kekuasaan, Simak! Kredit Foto: WE
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN) Adib Miftahul merespons reshuffle kabinet yang dilakukan oleh Presiden Jokowi.

        Adib, sapaan akrabnya menilai reshuffle kabinet yang dilakukan Jokowi hanya sekadar bagi-bagi kue kekuasaan.

        Hal itu kata Adib terlihat dari langkah Jokowi menunjuk Ketum PAN Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan menggantikan Muhammad Lutfi.

        “Sangat kental dengan bagi-bagi kue kekuasaan atau akomodasi politik,” ujar Adib dilansir dari GenPI.co, Jumat (17/6).

        Adib mengatakan, seharusnya Jokowi sudah tidak punya beban politik di periode kedua.

        Sebab, Presiden Jokowi sudah tidak bisa lagi mencalokan diri pada Pilpres 2024.

        Baca Juga: Mulai Bergerak, Surya Paloh Berencana Menemui 3 Kandidat Capres Hasil Usulan Rakernas NasDem

        “Dia masih bagi-bagi kue kekuasaan untuk PAN. Itu makin mempertegas posisi politik Jokowi ke depan,” jelasnya.

        Adib menduga Jokowi masih punya sesuatu yang diharapkan dari koalisi pemerintahan yakni menjadi king maker pada Pilpres 2024.

        “Selain itu, latar belakang Zulkifli Hasan dari parpol bertolak belakang dengan Muhammad Lufti yang merupakan akademisi,” kata Adib.

        Adib juga meyakini Lutfi bisa menyelesaikan permasalahan perdagangan lebih baik ketimbang Zulkifli Hasan.

        “Sebab, orang partai politik memiliki konflik kepentingan yang tinggi,” kata Adib.

        Baca Juga: "Pembantu" Jokowi Simak Baik-baik! Anak Buah Megawati Tegas: Bergerak untuk Kepentingan Rakyat, Bukan Capres-Cawapres!

        Adib mengaku pesimis Zulkifli Hasan bisa menyelesaikan kasus minyak goreng lantaran tokoh sekelas Lutfi gugur dalam permasalahan tersebut.

        “Harusnya orang-orang profesional yang minim konflik kepentingan diangkat sebagai menteri, bukan politikus,” ujar Adib. (*)

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Editor: Bayu Muhardianto

        Bagikan Artikel: