Jokowi Dituding Punya Motif Politik atas Batalnya Pencabutan Izin Ponpes, Moeldoko Jelas Nggak Terima: Bukan!

Kasus pencabulan terhadap santriwati di Pesantren Shiddiqiyyah Jombang menjadi perhatia publik. Karena kasus tersebut, izin ponpes yang bersangkutan sempat dicabut, namun atas instruksi presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya pecabutan izin tersebut ditarik kembali.

Hal ini memunculkan spekulasi ada kaitannya dengan politik mengingat ada dugaan Ponpes tersebut adalah basis pendukung Jokowi di Pilpres lalu.

Mengani hal ini, Kepala Staf Presiden Moeldoko membantah kalau arahan Presiden  Jokowi untuk membatalkan pencabutan izin operasional Pondok Pesantren Shiddiqiyyah karena ada motif politik di belakangnya. Ia menegaskan bahwa pembatalan itu semata-mata karena pertimbangan objektif Jokowi melihat kasus pencabulan yang dilakukan oleh individu.

"Saya pikir bukan itu," bantah Moeldoko di di Gedung Krida Bhakti, Veteran, Jakarta Pusat, Kamis (14/7/22).

Baca Juga: Omongan Refly Harun Nggak Main-main: Kalau Anies Baswedan Dilamar Jokowi di 2019, Pasti Dia Mau!

Sebagai informasi, Jokowi pernah mengunjungi Pesantren Shiddiqiyyah pada 2014. Kehadiran Jokowi itu bertepatan dengan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 di mana dirinya berpasangan dengan Jusuf Kalla.

Kala itu Jokowi menemui Mukhtar Mu'thi serta pengasuh Pesantren Shiddiqiyah lainnya.

Moeldoko menegaskan bahwa apa yang dilakukan Jokowi dengan membatalkan pencabutan izin operasional Ponpes Shiddiqiyyah tersebut dikarenakan kasus pencabulan yang dilakukan Moch Subchi Azal Tsani alias MSAT (42) putra Kiai Muchtar Mu'thi. Di samping pelakunya sudah ditahan, maka pemerintah memandang ada lembaga ponpes yang mesti diselamatkan.

Baca Juga: Kasihan Juga Pembenci Anies Baswedan... Refly Harun Bongkar Kemampuan di Atas Rata-rata Anies Dibanding Gubernur Sebelumnya, Simak!

Apalagi masih ada sejumlah santri yang memiliki hak memperoleh pendidikan. Karena itu proses belajar mengajar tetap harus berjalan.

"Bagaimana negatif memisahkan perilaku perorangan atau oknum dengan kelembagaan pesantren itu sendiri. saya pikir kelembagaan pesantrennya kalau tidak melakukan hal-hal yang bersifat negatif, ya, tetap berjalan"