Soal Arahan PDIP, Rocky Gerung Minta Ganjar Pranowo Nggak Perlu Khawatir ke Luar Kota: Silakan Jalan-jalan, Semua CCTV Sudah Mati!
Kredit Foto: Instagram/Ganjar Pranowo
Satu nama yang mendapat perhatian adalah Ganjar Pranowo terkait dugaan PDIP melarang kadernya keluar kota untuk kampanye. Hal ini mengingat karena dirinya saat ini merupakan kader PDIP yang juga salah satu bakal dari 3 capres terkuat versi beberapa lembaga survei bersama Anies Baswedan dan Prabowo Subianto.
Mengenai heboh larangan keluar kota dengan maksud kampanye yang diduga mengarah pada Ganjar Pranowo ini, Pengamat Politik Rocky Gerung angkat suara.
Lewat video di akun YouTube miliknya yang dipandu oleh Hersubeno Arief dari Forum News Network (FNN), Rocky Gerung bahwa larangan yang sempat hebih dipahami masyarakat itu mengarah pada sosok Ganjar Pranowo.
“Konyol juga itu ngapain PDIP melarang kader, tapi siapa yang disebut kader? Ya banyak betul, tapi yang menonjol kan Ganjar,” ucap Rocky melalui akun Youtube miliknya, dikutip Minggu (24/7/22).
Dalam hal yang dimaksud kebebasan kader ini, Rocky sesumbar pro atau mendukung Ganjar Pranowo.
Menurut Rocky, Ganjar atau kader potensial lain jangan menjadi apa yang Rocky sebut sebagai “tahanan kota”. Lanjut Rocky, Ganjar Pranowo disebut tak bisa dihentikan dengan aturan tak boleh keluar kota untuk kampanye karena punya popularitas
“Biarin saja, mestinya PDIP bilang Ganjar silakan mondar-mandir ke luar kota supaya nggak balik lagi ke semarang misalnya. Tapi boleh kita hormati saja kalkulasi internal partai,” tambah Rocky.
Rocky dengan ciri khas satirenya memberi masukan kepada Ganjar untuk tidak perlu khawatir keluar kota.
“Silakan jalan-jalan, jangan takut akan ditahan di perbatasan, karena di semua perbatasan sekarang CCTV nya sudah dimatiin, jadi nggak kelihatan Ganjar Pranowo jalan-jalan,” ujar Rocky.
Penjelasan PDIP
Sebelumnya Sekretaris Jenderal (Sekjend) PDIP, Hasto Kristiyanto mengungkapkan bahwa kader yang keluar kota dalam konteks perpolitikan harus mendapat penugasan dari partai atau undangan
"Kader partai untuk bertemu dengan struktur partai harus melalui penugasan atau surat undangan karena ada aturan untuk adanya kerja sama pengurus partai baik kepala daerah provinsi ke kabupaten atau kota, atau sebaliknya," ujarnya Hasto sebagaimana dikutip dari laman tvonenews.com, Minggu (24/7/22).
Masalah larangan berkampanye, Hasto menegaskan bahwa kader boleh melakukan hal tersebut dengan catatan Soft Campaign atau kampanye ringan yang bertujuan untuk kepentingan partai bukan untuk pencitraan.
"Kalau soft campaign kita tidak dilarang, tapi itu untuk kepentingan partai bukan pencitraan orang perorang," lanjut Hasto.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Bayu Muhardianto