Ada Kasus Kopda Muslimin di Tengah Penyidikan Kematian Brigadir J, Anggota DPR Ingatkan TNI: Kalau Bisa Tidak Mengulangi

Rangkaian kasus Kopda Muslimin baru-baru ini memicu kegemparan publik di tengah masih bergulirnya penyidikan terhadap kematian Brigadir J. Kedua kasus ini sama-sama diawali insiden penembakan. Terkait hal ini, Anggota Komisi I DPR RI Effendi Simbolon angkat bicara.

Ia menilai wajar apabila TNI melakukan autopsi terhadap jenazah Kopda Muslimin yang ditemukan tewas di Kendal, Jawa Tengah, Kamis (28/7/2022). Sebab, kata dia, autopsi bisa memastikan penyebab tewasnya Kopda Muslimin dan tidak memunculkan spekulasi.

"Ya, diautopsi saja. Saya kira yang menyangkut prajuritnya, TNI melakukan upaya lebih baik," ujar legislator Fraksi PDI Perjuangan itu saat dihubungi, Kamis (28/7/2022).

Baca Juga: Tak Disangka, Upah untuk Pembunuh Bayaran yang diberikan Kopda M berasal dari Mertua Sendiri!

Menurut Effendi, TNI memang berwenang mengautopsi jenazah Kopda Muslimin yang berstatus prajurit di satuan Angkatan Darat. Hal itu, katanya, berbeda ketika TNI terlibat mengautopsi ulang jenazah Brigadir J di Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, Rabu (27/7/2022) kemarin.

Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa sebelumnya sempat menyebut dokter forensik dari militer di Indonesia terlibat mengautopsi ulang jenazah Brigadir J.

Effendi mengkritik keras keterlibatan TNI mengautopsi ulang jenazah anggota Brimob itu. Menurut dia, TNI sudah bekerja di luar tupoksi ketika terlibat autopsi ulang jenazah Brigadir J yang diklaim kepolisian tewas dalam sebuah peristiwa baku tembak.

"Itu latah namanya. Itu iseng. Enggak produktif," ujar Effendi.

Baca Juga: Temuan Komnas HAM, Ferdy Sambo Tes PCR Bersama Brigadir J dan Bharada E Sebelum Penembakan

Legislator Daerah Pemilihan III DKI Jakarta itu berharap TNI ke depan tidak mengulangi keterlibatan melakukan autopsi jenazah yang bukan tupoksi mereka. Sebab, kata dia, keterlibatan dokter dari TNI akan mengesankan kepolisian tidak berdaya dalam mengungkao kasus tewasnya Brigadir J secara transparan dan akuntabel.

"Kalau bisa, Panglima dan KSAD (Jenderal Dudung Abdurachman, red) tidak mengulangi. Itu bisa menjadi bias artinya," ujar Effendi.

Alumnus Universitas Padjajaran (Unpad) itu berjanji akan mempertanyakan keterlibatan dokter dari TNI mengautopsi ulang jenazah Brigadir J.

"Nanti kami di raker Komisi I akan tanya, buat apa itu? Ini, kan, kebiasaan yang harus dihentikan. Enggak boleh, dong," kata Effendi.