MBG Sejak 'Lahir' Sudah Dipastikan Akan Bermasalah, DPR: Sooner or Later Ada Skandar Besar

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menilai persoalan yang muncul dalam program tersebut bukan hanya terjadi pada pelaksanaannya, melainkan sudah berakar pada desain program yang dinilai tidak berkelanjutan.

Menurut Charles, berbagai persoalan yang muncul belakangan, termasuk dugaan korupsi hingga isu jual beli titik dapur merupakan konsekuensi dari desain program yang dinilai sejak awal tidak mampu menopang pelaksanaan jangka panjang.

Baca Juga: Dies Natalis UGM: Anies dan Ganjar Rutin Hadir, Jokowi Tak Pernah Terlihat Ikut Acara

"Sepertinya kita juga sudah tahu ya, bahwa permasalahan utama di desain program ini memang tidak sustainable sehingga sooner or later ada skandal besar akibat dari kasus-kasus korupsi, termasuk jual beli titik dapur," ujar Charles, dikutip Jumat (17/7/2026).

Ia menilai pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap konsep makan bergizi gratis agar program tersebut dapat berjalan lebih efektif dan memiliki tata kelola yang lebih baik.

Charles juga menilai target penyaluran program tersebut kepada 82 juta anak perlu dikaji ulang. Menurutnya, sasaran sebesar itu sulit dicapai apabila mempertimbangkan kondisi fiskal negara yang saat ini menghadapi berbagai tantangan.

Dalam kesempatan tersebut, politikus itu mengapresiasi berbagai masukan yang dinilai dapat menjadi bahan penyempurnaan desain program.

"Hari ini kami senang sekali bisa diskusi dengan teman-teman dari MBG Watch. Kami mendapatkan banyak masukan sehingga dalam upaya melakukan reformulasi desain dari program terkait ini kita harapkan akan bisa lebih spesifik, lebih baik, dan lebih komprehensif," katanya.

Charles juga mendukung pembentukan Panitia Kerja (Panja) Tata Kelola Program MBG. Menurutnya, panja diperlukan untuk menyusun peta jalan atau roadmap yang lebih realistis sehingga pelaksanaan program dapat lebih tepat sasaran.

"Harapan saya nantinya ketika sudah ada panja ini kita bisa bersama-sama membangun road map yang lebih baik dengan desain yang lebih tepat sasaran," tambahnya.

Baca Juga: Update Kasus Ijazah Jokowi, Hakim Paksa Jaksa untuk Penuhi Keinginan Dokter Tifa

Usulan reformulasi tersebut muncul di tengah evaluasi terhadap pelaksanaan makan bergizi gratis yang belakangan mendapat sorotan akibat sejumlah persoalan tata kelola. DPR berharap evaluasi menyeluruh dapat menghasilkan program yang lebih efisien, akuntabel dan mampu mencapai tujuan peningkatan gizi masyarakat secara berkelanjutan.