Migrasi ke TV Digital, Komisi I DPR RI Minta Swasta Bantu Sediakan STB bagi Warga Tak Mampu

Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Meutya Hafid mengungkap, migrasi ke TV digital bukan sekadar perubahan teknologi saja. Melalui Undang-Undang Cipta Kerja, lanjut Meutya, Analog Switch Off (ASO) dan peralihan ke siaran digital akhirnya bisa dilakukan, meski dinilai terlambat selama beberapa tahun dibandingkan dari negara lain.

"Ini besar dan tidak hanya melibatkan perubahan teknologi, tapi melibatkan perubahan kultur, perubahan budaya, perubahan gaya hidup. Karena yang dimigrasikan adalah teknologi broadcasting atau penyiaran yang kita tahu amat sangat penting terhadap pemikiran bangsa," kata Meutya dalam diskusi publik Dukung Era Baru TV Digital Jabodetabek Siap ASO di Jakarta, Jumat (19/8/2022).

Baca Juga: TV Analog di Jakarta Dimatikan 25 Agustus, 50.059 Unit Bantuan STB Telah Diterima

Meutya mengatakan, yang juga perlu dilihat tak cuma soal perubahan teknologinya saja, tetapi juga bagaimana nantinya mengisi dan memperkaya konten, serta mencerdaskan dengan tayangan yang bertanggung jawab.

Terkait ketersedian perangkat Set Top Box (STB), Meutya pun mengingatkan agar pihak swasta yang telah berkomitmen untuk penyediaan perangkat tersebut untuk membantu penyediaan STB TV digital bagi mereka yang tidak mampu.

"Jangan sampai ada hak atas informasi, khususnya mendapatkan informasi melalui televisi, itu menjadi hilang kalau komitmen awal yang diberikan oleh teman-teman penyiaran swasta untuk membantu mereka yang tidak mampu," kata Meutya.

Bahkan menurut Meutya, sebagian keberhasilan migrasi siaran analog ke digital akan sangat tergantung pada industri penyiaran. Ia menilai pemerintah dan DPR telah mempersiapkan menyiapkan kerangka-kerangka aturan, ekosistem, serta infrastruktur.

"Tapi smooth-nya perjalanan migrasi ini akan amat sangat tergantung teman-teman penyelenggara MUX, teman-teman industri televisi, untuk dapat kemudian berjibaku bersama-sama membawa perubahan ini," Meutya berujar.