Keuangan Berkelanjutan Punya Peran Penting Bawa RI jadi Negara Maju di 2045

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai keuangan berkelanjutan mempunyai peran penting dalam mengakselerasi reformasi struktural dan mentransformasi ekonomi Indonesia untuk mencapai visi menjadi negara maju di tahun 2045.

"Di sinilah inisiatif keuangan berkelanjutan memegang peran yang penting mndukung komitmen menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berdaya tahan, ramah lingkungan dan sejalan dengan Sustainable Development Goals (SDG's) PBB," ujar Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dalam webinar Warta Ekonomi bertajuk Sustainability Financing di Jakarta, kemarin.

Menurutnya, keberlanjutan lingkungan hidup dan perubahan iklim telah menjadi perhatian kita bersama. Di sektor keuangan, perubahan iklim dapat membawa risiko fisik yang bisa merusak infrastruktur, meningkatkan risiko kredit dan memicu instabilitas apabila tidak dimitigasi dgn hati-hati. Baca Juga: Tantangan Indonesia Menuju Ekonomi Berkelanjutan

"Terdapat kebutuhan mendesak bagi kita untuk bekerjasama dan memikirkan rencana realistis yang dapat menyeimbangkan kepentingan lingkungan, ekonomi, dan sosial secara keberlanjutan," pungkasnya.

Untuk mengembangkan keuangan berkelanjutan, OJK telah mengeluarkan Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II dan telah menerbitkan Taksonomi Hijau pada awal 2022 lalu. Di sisi lain, OJK juga memusatkan fokusnya pada dua prioritas utama dalam mengembangkan keuangan berkelanjutan.

Pertama, business matching yang melibatkan pelaku di sektor jasa keuangan dan pelaku industri riil untuk berdiskusi terkait berbagai proyek hijau. Kedua, bauran kebijakan insentif dan disinsentif.

"Sekali pun OJK telah mengeluarkan insentif bagi penerbitan green bond dan ekosistem kendaraan listrik, diperlukan insentif dan disinsentif lainnya untuk mendorong pembiayaan di sektor hijau," jelas dia.

Dalam kesempatan yang sama, Pemimpin Divisi Manajemen Risiko BNI, Rayendra Minarsa Goenawan mengungkapkan, BNI memanfaatkan peluang yang ada dalam menyusun inisiatif ekonomi berkelanjutan agar program dapat terlaksana dengan tepat sasaran.

"Ada peluang pajak karbon, kami menyambutnya dengan memberikan pembiayaan kendaraan listrik yang bekerja sama dengan anak perusahaan kami, yaitu BNI Multifinance. Hal ini disambut baik oleh masyarakat," kata Rayendra.

Kemudian, BNI juga melihat peluang pembiayaan dan investasi bahan bakar alternatif. Perseroan kemudian merespons peluang ini dengan bekerja sama dengan PLN melalui skema SPKLU Partnership Investor Own Investor Operate (IO2).

Adapun per Juni 2022, porsi pembiayaan berkelanjutan BNI telah mencapai Rp176,6 triliun atau 28,5% dari total kredit perseroan. Sementara pembiayaana hijau BNI mencapai Rp58,6 triliun atau 9,5% dari total kredit perseroan.

Sementara itu, CEO Citi Indonesia Batara Sianturi menuturkan, pihaknya melakukan dua pendekatan utama dalam mendorong pembiayaan berkelanjutan.

Pendekatan pertama adalah level kebijakan. Pada level ini, Citi Indonesia secara aktif menjalin komunikasi dengan berbagai pihak, mulai dari pemerintah hingga sektor publik. Melalui komunikasi ini, Citi Indonesia membuka ruang diskusi untuk mengulas bagaimana caranya menyusun regulasi yang sesuai dengan kondisi negara dengan berbasis best practices.

"Kami juga melibatkan institusi supranasional, seperti Bank Dunia. Contoh, sesudah COP26, kami menggelar konferensi yang melibatkan Ibu Sri Mulyani dan CEO Citi Jane Fraser," imbuh Batara. Baca Juga: Blended Finance Solusi Atasi Pembiayaan Pembangunan Berkelanjutan

Kemudian, pendekatan berikutnya adalah pada level eksekusi. Pendekatan ini lebih memfokuskan komunikasi Citi Indonesia dengan para klien. Msalnya, PLN dan Pertamina, yakni bagaimana mereka dapat mencapai target transisi dan Citi Indonesia dapat membantu mempercepat implementasi dari komitmen tersebut.

Di sisi lain, PT Bank DBS Indonesia telah meraih US$35 miliar year-to-date (ytd) untuk keuangan berkelanjutan. Perbankan membidik angka US$50 miliar di 2024 mendatang.

"Kami telah menjadi bank yang sangat fokus dengan sustainability financing," kata Kunardy Lie, Director Institutional Banking Group PT Bank DBS Indonesia.

Selain capaian tersebut, DBS Indonesia juga telah memiliki Sustainable and Transition Finance Framework and Taxonomy. Lalu, Perbankan juga bergabung dengan Net-Zero Banking Alliance (NZRA) yang merupakan inisiatif Keuangan Program Lingkungan PBB.

"Kami juga memiliki komitmen untuk net zero lending pada 2050. Ini adalah suatu target yang kami rasa cukup menantang, tapi kami harus mulai dari sekarang," tandasnya.