Tantangan Indonesia Menuju Ekonomi Berkelanjutan

Warta Ekonomi, Jakarta -

Dalam mencapai pemulihan global yang merata dan berkelanjutan, jalur keuangan telah menetapkan agenda-agenda prioritas yang salah satunya adalah keuangan hijau. Di mana isu yang terjadi saat ini, climate change telah banyak dan akan memberikan pengaruh lebih besar dalam perkembangan ekonomi ke depannya.

Oleh karena itu, sebagai akselerator dalam mencapai tujuan lingkungan, sektor keuangan memiliki kontribusi yang besar dalam mendukung transisi yang sesuai dengan Perjanjian Paris, SDGs, serta penanganan perubahan iklim yang tentu dapat menopang keutuhan ekonomi.

Namun, untuk mencapai itu semua tentu bukanlah hal yang mudah. Presidency Chair Sustainable Finance Working Group (SFWG) dari Kementerian Keuangan RI, Dian Lestari mengungkapkan bahwa tantangan yang saat ini dihadapi dalam proses transisi menuju ekonomi yang berkelanjutan ini adalah pada kondisi finansial yang saat ini ditanggung.

Baca Juga: Pentingnya Ekonomi Hijau untuk Keberlangsungan Hidup Manusia di Banyak Bidang

“Masalahnya adalah untuk bisa mengendalikan perubahan iklim, mengendalikan supaya emisi dalam melakukan kegiatan ekonomi atau pembangunan itu bisa lebih rendah, itu enggak murah. Investasinya sangat mahal. Sudah ada publikasi yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Kementerian ESDM, untuk sampai 2030, kita butuh sekitar Rp3.400 sekian triliun investasi,” ungkapnya dalam talkshow Peran Kita: Indonesia Menuju Keuangan Berkelanjutan pada Senin (22/8/2022).

“Uang pemerintah saja tidak cukup untuk bisa merealisasikan target iklim dari lima sektor utama, ada sektor kehutanan, sektor energi, sektor limbah, sektor industri, dan sektor pertanian,” tambahnya.

Sejauh ini, pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah melakukan strategi dalam mendukung mekanisme transisi energi dari sisi APBN yang terdiri dari tiga komponen utama, yaitu belanja, penerimaan, dan pembiayaan.

Dari aspek belanja, pemerintah mencoba melakukan kontribusi pembiayaan iklim melalui APBN dengan climate budget tagging yang sudah diusahakan sampai ke tingkat regional atau tingkat daerah. Sedangkan dari sisi pendapatan, pemerintah mencoba memberikan kebijakan dalam bentuk fasilitas perpajakan, seperti tax holiday, tax allowance, pembebasan bea masuk untuk mengembangkan energi terbarukan, kebijakan baru untuk kendaraan rendah emisi, dan masih banyak lagi dalam bentuk kebijakan lainnya.

Dari sisi pembiayaan, pemerintah melalui otoritas terkait tengah mengembangkan innovative finance dan mendirikan lembaga-lembaga untuk dapat mengembangkan program dan instrumen dengan melibatkan banyak pihak swasta, internasional, filantropi, dll., untuk ikut serta dalam pengelolaan.

Melalui strategi-strategi lain yang terus dikembangkan hingga saat ini, pemerintah berharap bahwa tantangan finansial yang dihadapi untuk Indonesia dapat menuju ekonomi hijau dan mencapai kemakmuran di banyak bidang dapat teratasi. Hingga saat ini, pemerintah akan terus berupaya memaksimalkan dukungan sehingga Indonesia mampu mencapai target lingkungan dan ekonomi hijau sesuai dengan waktu yang telah ditargetkan.