BBM Naik Tapi Rakyat Dikasih Bansos, Pakar Kebijakan Publik: Tidak Sebanding dengan Resiko yang Timbul

Harga BBM di Indonesia akan mengalami kenaikan hal ini menurut Kepala BPS Margo Yuwono karena adanya inflasi tinggi. Sebagai gantinya, pemerintah akan memberikan Bantuan Sosial (Bansos) untuk membantu ekonomi masyarakat. 

Kenaikan BBM bukan kali pertama di Indonesia. Sebelumnya, negara ini punyai pengalaman penyesuaian harga BBM pada 2005. Dari data BPS, pada Maret 2005, pemerintah menaikkan harga bensin 32,6% dan solar 27,3%. 

Kenaikan kedua terjadi pada bulan Oktober harga bensin kembali dinaikkan 87,5% dan solar 104,8%, dampaknya adalah naiknya naiknya angka inflasi hingga 11,7%. Akibat penyesuaian harga tersebut, inflasi melesat hingga 17,15%.

Baca Juga: Sebelum Harga BBM Naik, Pemerintah Harus Benahi Data Penerima Bantuan Sosial

Sebagai respon atas kenaikan ini, Pemerintah berjanji akan menggelontorkan Rp. 24,17 triliun yang dipecah menjadi BLT sebesar Rp. 12,4 triliun dengan menyasar 20,65 juta keluarga penerima manfaat (KPM) yang disalurkan melalui Kementerian Sosial (Kemensos) melalui PT. Pos Indonesia dengan nilai Rp. 150 ribu selama empat kali.

Selebihnya adalah Bantuan Subsidi Upah (BSU) dengan alokasi anggaran Rp. 9,6 triliun yang disalurkan melalui Kementerian Ketenagakerjaan dengan sasaran 16 juta pekerja yang punya gaji dibawah Rp. 3,5 juta per bulan masing-masing akan diberikan sebesar Rp600 ribu. Sisanya adalah Subsidi transportasi yang diperuntukan untuk Angkutan Umum.

Menanggapi skema bantuan yang akan diberikan pemerintah, Achmad Nur Hidayat, Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute menganggap Bansos atau BLT yang disalurkan dinilai tidak sebanding dengan besarnya dampak yang akan ditimbulkan. 

Baca Juga: Subsidi BBM Bengkak, Warganet Gaungkan Tagar #SubsidiHarusTepatSasaran

“Pertama, penyaluran bantuan dengan nilai kecil sebesar Rp150 ribu untuk BLT dan Rp600 ribu untuk BSU (tidak jelas untuk berapa bulan) tentunya hanya meredam dampak yang timbul untuk waktu sementara dengan nilai yang tidak signifikan,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Warta Ekonomi, Rabu (31/08/22).

Menurutnya, dampak yang timbul dari kenaikan harga ini akan menimpa masyarakat dalam waktu yang panjang. 

Harga-harga yang sudah naik karena terkena dampak akan sulit untuk turun kembali. Belum lagi para pekerja yang di PHK belum tentu bisa mendapatkan pekerjaan kembali dalam waktu yang cepat.

“BLT diberikan ke keluarga miskin tidak antisipatif karena yang terdampak bukan masyarakat kecil saja, yang paling terdampak adalah kelompok menengah yang akan menjadi kelompok miskin baru,” tambah Achmad. 

Ia pun menyarankan, daripada Bansos dan BLT pemerintah lebih baik menggunakan defisit anggaran yang masih ada ruang di atas 3% sebagaimana UU membolehkan.

Baca Juga: Jokowi Tak Perlu Naikkan Harga BBM

“Untuk mempertahankan subsidi BBM, dan juga proyek-proyek infrastruktur yang lemah proyeksi benefitnya terhadap APBN harus dialihkan dulu untuk menangani subsidi BBM, contohnya tunda pembangunan IKN dan PMN Kereta Api Cepat,” tutupnya.