Marah Besar, Jokowi Tak Suka Pada Mayoritas Masyarakat Pengguna BBM Bersubsidi

Presiden Joko Widodo atau Jokowi geram dengan kelompok masyarakat yang menyerobot hak milik masyarakat lain terkait dengan BBM bersubsidi.

Dirinya menyayangkan sebanyak lebih dari setengah pengguna BBM bersubsidi yang ternyata merupakan dari kalangan mampu atau berada.

Baca Juga: Dari Goceng Jadi Ceban, Tujuh Manuver Harga BBM Ditangan Jokowi

"Lebih dari 70 persen subsidi justru dinikmati oleh kelompok masyarakat yang mampu, yaitu pemilik mobil-mobil pribadi," kata Jokowi dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Sabtu (3/9).

Jokowi menyalahkan kelompok tersebut yang menggunakan BBM subsidi, yakni Pertalite dan solar.

"Mestinya uang negara itu harus diprioritaskan untuk memberikan subsidi kepada masyarakat yang kurang mampu dan saat ini pemerintah harus membuat keputusan dalam situasi yang sulit," jelas dia.

Jokowi mengeklaim pemerintah telah berupaya sekuat tenaga untuk melindungi rakyat dari gejolak harga minyak dunia.

Baca Juga: Naikkan Harga BBM Saat Masyarakat Fokus Kawal Kasus Ferdy Sambo, Prank Jokowi Luar Biasa!

"Saya sebetulnya ingin harga BBM di dalam negeri tetap terjangkau dengan memberikan subsidi dari APBN," kata Jokowi.

Namun, menurut Jokowi, anggaran subsidi dan kompensasi BBM 2022 telah meningkat tiga kali lipat dari Rp 152,5 triliun menjadi Rp 502,4 triliun. Jokowi meyakini angka itu akan terus meningkat ke depannya.

"Ini adalah pilihan terakhir pemerintah, yaitu mengalihkan subsidi BBM," jelas dia.

Baca Juga: Harga BBM Meroket Tinggi, Mari Dukung Jokowi Jabat Satu Periode Lagi

Mantan wali kota Solo itu menerangkan anggaran subsidi BBM yang telah dicabut itu nantinya dialihkan ke bantuan yang lebih tepat sasaran.

Jokowi menerangkan bantuan langsung tunai (BLT) BBM sebesar Rp 12,4 triliun akan diberikan kepada 20,65 juta keluarga yang kurang mampu.

Pemerintah juga menyiapkan anggaran sebesar Rp 9,6 triliun untuk 16 juta pekerja dengan gaji maksimum Rp 3,5 juta per bulan dalam bentuk bantuan subsidi upah.

Baca Juga: Naikkan Harga BBM, Jokowi Tak Konsisten

"Saya juga telah memerintahkan kepada pemerintah daerah untuk menggunakan dua persen dana transfer umum sebesar Rp 2,17 triliun untuk bantuan angkutan umum bantuan ojek online dan untuk nelayan. Pemerintah berkomitmen agar penggunaan subsidi yang merupakan uang rakyat harus tepat sasaran," jelas dia.