YLBHI Sesalkan Pernyataan Prabowo soal 'Londo Ireng', Setiap Kelompok Kritis dianggap Musuh Negara

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mengecam keras pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyamakan wartawan, pengamat, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dengan "Londo Ireng".

YLBHI menilai pelabelan tersebut bukan sekadar candaan, melainkan bentuk stigma yang menempatkan kelompok kritis sebagai pihak yang tidak setia kepada bangsa dan bekerja untuk kepentingan asing.

Pernyataan tersebut dinilai mencederai mandat UUD 1945 yang menjamin kedaulatan rakyat serta kebebasan berpendapat.

"Kritik terhadap pemerintah bukan pengkhianatan terhadap negara. Pemerintah bukan negara dan Presiden bukan republik," tegas YLBHI dalam pernyataan resminya, Selasa (28/7/2026).

YLBHI mengingatkan bahwa ucapan seorang kepala negara memiliki konsekuensi politik yang nyata. Label negatif dari pucuk pimpinan tertinggi berisiko memberikan pembenaran bagi aparat maupun kelompok pendukung pemerintah untuk melakukan pengawasan, intimidasi, persekusi, hingga kriminalisasi terhadap masyarakat sipil dan insan pers.

"Risiko tersebut bukan sesuatu yang abstrak. Wartawan, pembela HAM, mahasiswa, dan warga yang mempertahankan ruang hidup telah berulang kali menghadapi intimidasi," lanjut lembaga tersebut.

Selain itu, YLBHI menyoroti pernyataan Presiden yang mempertanyakan sumber pembiayaan wartawan, pengamat, dan LSM.

Menurut YLBHI, narasi tersebut membalik hubungan mendasar antara negara dan warga negara, mengingat gaji, fasilitas, dan operasional penyelenggara negara dibiayai oleh uang rakyat melalui pajak.

"Bukan Presiden yang menggaji rakyat. Rakyatlah yang membiayai Presiden dan pemerintahannya. Pajak bukan upeti yang mewajibkan rakyat untuk tunduk kepada penguasa," tegas YLBHI.

YLBHI menilai bahwa pola komunikasi yang menyamakan kelompok kritis dengan musuh negara merupakan ciri khas kekuasaan otoriter yang dapat mengarah pada praktik fasisme politik dan menciptakan musuh dari dalam dan menyamakan kepentingan pemimpin dengan kepentingan negara.

Demokrasi, imbuh YLBHI, membutuhkan pers yang bebas, peradilan yang independen, dan masyarakat sipil yang kritis sebagai penyeimbang agar kekuasaan tidak tergelincir menjadi kesewenang-wenangan.

Menutup pernyataannya, YLBHI menyerukan kepada seluruh insan pers, akademisi, mahasiswa, pembela HAM, dan elemen masyarakat sipil untuk memperkuat solidaritas serta tidak gentar menghadapi segala bentuk intimidasi kekuasaan.