Akumulasi Darurat Penegakkan Hukum, HMI Kalsel Desak Presiden Copot Kapolri

Ratusan Kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kalimantan Selatan menggelar aksi demonstrasi, Senin (5/9/2022). 

Koordinator Lapangan Aliansi Kader HMI Kalimantan Selatan, Abdi Aswadi menyampaikan bahwa tindakan Represif aparat kepolisian beberapa waktu terkahir ini membenarkan bahwa kesewenang-wenangan institusi polri terhadap Hukum dan kepentingan rakyat sangatlah nyata didepan mata.

Hal itu dapat dilihat dalam insiden tragedi kematian Brigadir J sebagai korban dugaan pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Mantan Kadiv Propam Mabes Polri, Irjen Pol Ferdy Sambo. 

"Publik mampu menilai bahwa tindakan Represif aparat kepolisian selama ini membenarkan tindakan kesewenang-wenangan mereka terhadap Hukum dan kepentingan rakyat, amatlah nyata. Coba lihat tragedi kematian Brigadir J sebagai korban dugaan pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Mantan Kadiv Propam Mabes Polri, Irjen Pol Ferdy Sambo, bagaimana dramanya dimainkan tapikan terungkap juga", terangnya

Abdi menyebutkan bahwa Keterlibatan Puluhan Anggota Polri yang turut memback-up kejahatan pembunuhan berencana mantan kadiv propam tersebut menunjukkan bahwa Institusi tersebut telah gagal dalam menjaga maruahnya. Menurutnya munculnya sketsa/bagan struktur pengatur permainan gelap yang berseliweran dijagad dunia maya, dimulai dengan Kaisar Sambo dengan Judi Onlinenya, Narkoba, Tambang Ilegal hingga Konsorsium 303 yang diduga menyeret Para Petinggi Polri bersama para pengusaha seolah-olah membuat hukum tidak berdaya dihadap para mafia. 

"Kejadian-kejadian ini membuktikan Gagalnya Kapolri dalam melakukan pembinaan terhadap Anggotanya, Ini juga dapat dinilai sebagai upaya pembiaran terhadap aksi nakal para pembantunya. Sebab serasa tidak mungkin Anggota bertindak tanpa sepengetahuan Atasan", Pungkasnya

Selain itu pihaknya juga mengecam penganiayaan kader HMI-wati cabang Dompu yang mengalami cedera muka saat menggelar aksi protes wacana kenaikan BBM di Kantor DPRD Dompu, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat (NTB), Kamis (1/9/2022) Begitu juga yang terjadi di Bengkulu yang menurutnya penyampaian aspirasi di hadapan umum dijamin UU. 

Olehnya itu, Ratusan Kader HMI Kalimantan Selatan Meminta Kapolri Harus Bertanggung Jawab Atas Tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh aparat Kepolisian terhadap Kader-Kader HMI dalam aksi demonstrasi penolakan BBM diseluruh daerah. 

"Tindakan Represif saat penangan Aksi menandai Gagalnya Realisasi Jargon Polri Presisi", Terangnya

Selain itu, pihaknya Meminta Presiden Joko Widodo Untuk segera melakukan Reformasi Institusi Polri secara Total.

"Kami Meminta kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Ir. Joko Widodo untuk segera menyelamatkan Institusi Polri sebagai Amanat Reformasi dari Kegagalan Kapolri dalam melakukan Pembinaan terhadap anggota nya", sambungnya

Mereka juga mendesak agar Presiden Joko Widodo segera mengambil langkah terukur dalam membongkar sindikat Judi Online/Darat, Narkoba dan Diagram Konsorsium 303 yang melibatkan para petinggi Polri, Apabila benar ada  keterkaitan Anggota Polri dalam skandal tersebut.

"Atas Akumulasi kegagalan Kapolri dalam menggawangi Institusi Polri, kami meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk segera mencopot Kapolri karena di anggap telah gagal dalam melaksanakan tugas nya", Tutupnya