Mahfud MD Tegaskan Data yang Dibocorkan Bjorka Hanya Surat-Surat dan Bukan Data Rahasia

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, menegaskan data yang disebarkan oleh hacker Bjorka adalah data terkait surat-surat dan bukan data rahasia negara.

Dia juga sekaligus memastikan pemerintah serius menangani masalah perlindungan data.

"Data-data umum saja yang bocor sifatnya terkait perihal surat-surat. Sampai saat ini data-data rahasia negara tidak ada yang dibobol oleh hacker Bjorka," kata Mahfud MD dalam keterangan Pers usai rakor bersama Kepala BIN, Kapolri, Kepala BSSN dan Menkominfo di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Rabu (14/9/2022).

Menurut Mahfud, data yang dibocorkan peretas Bjorka hanya bersifat data umum. Isinya gado-gado, seperti motif politik, ekonomi, jual beli dan sebagainya. Sehingga motif seperti itu tidak ada yang terlalu membahayakan.

Baca Juga: Siapa Muhammad Agung Hidayatullah? Pemuda yang Disinyalir Terlibat dalam Peretasan Bersama Bjorka

"Dari hasil kesimpulan tadi apa yang disebut hacker Bjorka sebenarnya tidak punya keahlian dan kemampuan membobol yang sungguh, tapi ini hanya memberi tahu kepada kita persepsi baik agar kita berhati-hati bisa dibobol dan sebagainya," ujar Mahfud.

Dia menuturkan, Kemenko Polhukam bersama Polri, BIN, BSSN, dan Kemenkominfo terus menyelidiki masalah itu. Pasalnya, sampai sekarang ini gambaran pelaku peretasan sudah terindentifikasi dengan baik oleh BIN dan Polri. 

"Tetapi belum bisa diumumkan gambar-gambaran dan di mana serta siapa-siapa itu. Kita sudah punya alat itu semua," ujar Mahfud.

Oleh karena itu, kata dia, pemerintah membuat Satgas Perlindungan Data untuk lebih berhati-hati karena dua hal. 

Baca Juga: Heboh Bjorka dan Kebocoran Data, Fadli Zon Apresiasi Langkah Jokowi Bentuk Khusus: Satu Keseriusan

Pertama, peristiwa itu mengingatkan pemerintah agar membangun sistem yang lebih canggih.

Kedua, dalam sebulan kedepan ada Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang sudah disahkan di DPR ditingkat satu.

Berarti tinggal pengesahan paripurna dan tidak ada pembahasan substansi lagi.

"Itu juga memuat arahan agar ada satu Tim yang bekerja untuk keamanan siber dan akan menjadikan pedoman kita untuk pengingat bersama-sama, berhati-hati," kata Mahfud.

Baca Juga: Waktum Partai Garuda: Ngawur, Bjorka Hacker kok Ngomongin Politik, Dia Karbitan

Menkominfo Johnny G Plate menambahkan, terkait sistem elektronik pemerintah, saat ini serangan siber juga dilakukan oleh sistem elektronik privat. 

"Kami menghimbau kepada penyelenggara sistem elektronik privat diminta agar betul-betul memastikan keamanan-keamanan data di sistem masing-masing. Karena itu adalah kewajibannya," ujarnya.