Muncul permintaan agar masa kerja Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) DKI Jakarta ikut selesai saat Anies Baswedan nantinya tak lagi menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.
Hal itu mendapat dukungan dari anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Hardiyanto Kenneth. Ia menyatakan bahwa tim itu seharusnya bakal lengser seiring dengan habisnya masa jabatan Anies.
"Sewajarnya masa kerja TGUPP otomatis berakhir saat Pak Anies tidak menjabat sebagai Gubernur DKI lagi karena fungsi, tugas, dan keberadaan mereka melekat kepada Anies," ujar Kenneth melalui keterangannya, Senin (19/9/2022).
Kenneth pun mendukung pernyataan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi yang meminta agar TGUPP dihilangkan. Sebab, ia menyatakan TGUPP memang tidak ada manfaatnya sama sekali bagi pembangunan di Jakarta.
"Saya sangat mendukung sekali pernyataan ketua DPRD DKI yang meminta supaya TGUPP dihilangkan karena kenyataannya memang sangat membebani APBD. Bubarkan sajalah, memang nggak ada manfaatnya dan nggak ada prestasinya sama sekali," ungkapnya.
Kenneth menilai keberadaan TGUPP di masa kepemimpinan Anies sangat tidak bermanfaat serta menjadi beban dan menghambur-hamburkan uang rakyat. Apalagi, gaji operasional mereka menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI.
"TGUPP ini memakai anggaran yang sangat besar, tetapi minim prestasi kerjanya, yang patut masyarakat ketahui bahwa uang gaji dan operasional TGUPP ini murni memakai APBD yang notabene adalah uang rakyat. Kalau cara kerjanya seperti ini yah sama saja uang rakyat dibuat main-main," imbuhnya.
Sebelumnya, menurut Prasetyo, TGUPP Anies tidaklah efektif. Sebab, sejauh ini kinerja tim khusus itu tidak dapat mendongkrak kinerja Gubernur.
"Dibentuknya TGUPP itu kan bertujuan mengakselerasi supaya program SKPD sesuai visi RPJMD. Namun, di sana, juga enggak banyak yang tercapai," ujar Prasetyo kepada wartawan, Kamis (27/5/2021).
Seharusnya, kata Prasetyo, TGUPP Anies bisa bekerja untuk mewujudkan rancangan kerja. Namun, pada kenyataannya, capaiannya masih dipertanyakan.
"Kita lihat saja, berapa banyak (program yang terakselerasi)? Artinya, TGUPP enggak efektif, yang ada justru jadi mudarat karena anggaran yang seharusnya produktif untuk menyejahterakan rakyat, dipakai untuk mereka," tuturnya.
Baca Juga: Soal Spesifikasi Pengganti Anies Baswedan, Pakar Kebijakan Publik Sebut Harus Paham Tata Kelola Kota
Ia pun menyinggung sejumlah program kampanye Anies yang belum juga tercapai sepenuhnya. Misalnya program rumah DP Rp0 dan pembangunan berkelanjutan lainnya.
"Kita lihat saja kinerja capaian Anies pada 2018 dan 2019, ketika kondisi normal, belum pandemi. Berapa banyak program yang terealisasi? Mana normalisasi, jalan enggak? Mana target rusunawa DP Rp0? Dari target rencana pembangunan, yang tercapai berapa? Ini, kan, menunjukkan bahwasanya program nggak jalan," ucapnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Puri Mei Setyaningrum