Turunkan Kasus Stunting, Kabupaten Mojokerto Berdayakan PKK

Pemkab Mojokerto terus berupaya dalam menurunkan angka stunting. Agar program penurunan angka stunting bisa sukses, Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati memberdayakan Tim Penggerak (TP) Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

Pemkab Mojokerto juga membentuk Tim Percepatan Penurunan Angka Stunting (TPPS) sampai tingkat Kecamatan dan desa. Seperti di Kecamatan Bangsal, TP PKK lingkup desa juga tergabung dalam TPPS di tingkat desa.

Diadakan acara pelatihan peningkatan Kapasitas TP PKK yang diadakan di Kantor Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto, kemarin. Bupati Ikfina Fahmawati menjelaskan bahwa stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak berusia di bawah lima tahun atau balita akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Terutama pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).

"Stunting ini program nasional dengan rencana aksinya sudah jelas. Jadi targetnya tahun 2024 ini selesai, stunting tidak masalah lagi. Dan Stunting jangka kedepannya adalah berhubungan dengan kecerdasan,” tutur Ikfina.

Sementara itu, berdasarkan penelitian Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) angka stunting di Kabupaten Mojokerto mencapai 27,4%. Menurut Ikfina, perlu dikaji ulang yakni dengan monitoring langsung semua balita yang ada di kabupaten Mojokerto melalui puskesmas dan posyandu.

"kita akan pengadaan yang isinya adalah alat ukur panjang badan. Kita akan bagikan kepada semua posyandu-posyandu di semua desa dan saya minta tolong ukur semua tanpa terkecuali," jelas Bupati Ikfina.

Ia juga menyampaikan, salah satu penyebab kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang menyebabkan stunting pada balita yakni 60% anak usia 0-6 bulan tidak mendapatkan asi eksklusif.

"Kenapa asi eksklusif? karena asi eksklusif yang diberikan selama 6 bulan itu akan membentengi anak ini berbagai penyakit, karena asi ini mengandung zat kebal yang tidak bisa didapatkan pada susu formula, sehingga kalau asi eksklusif nomor satu dia tidak akan sering sakit-sakitan,"paparnya.

Selain itu, Bupati Ikfina menjelaskan, terdapat empat indikator untuk menilai keluarga beresiko melahirkan balita stunting. Pertama keluarga prasejahtera atau anak 7-15 tahun tidak sekolah, tidak punya sumber penghasilan tetap, lantai tanah, keluarga tidak makan beragam minimal dua kali.

Kedua fasilitas lingkungan tidak sehat atau tidak memiliki sumber air minum layak, tidak memiliki jamban layak, dan tidak memiliki rumah layak huni. Ketiga pendidikan terakhir ibu di bawah SLTP, dan yang terakhir pasangan usia subur terlalu muda, terlalu tua, punya anak jaraknya kurang dari dua tahun, dan anak lebih dari tiga.