Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Hasil Survei: PKS Dianggap Partai yang Paling Membela Kepentingan Rakyat, PDIP Dianggap Partai Paling Koruptif

        Hasil Survei: PKS Dianggap Partai yang Paling Membela Kepentingan Rakyat, PDIP Dianggap Partai Paling Koruptif Kredit Foto: Antara/Fikri Yusuf
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Mengenai perkembangan politik yang ada, temuan survei menunjukkan penguatan elektabilitas pada partai oposisi pemerintah, sedangkan partai pro pemerintah mengalami penurunan.

        Hal ini terungkap dari hasil Survei nasional Lembaga Kajian Strategis dan Pembangunan (LKSP) bekerjasama dengan Center for Indonesian Reform (CIR) yang dilaksanakan pada akhir Juli 2022.

        “Partai berkuasa PDIP mengalami penurunan dukungan dari 18,0 persen (survei 2021) menjadi 15,1 persen (2022). Demikian pula Gerindra mengalami penurunan elektabilitas dari 10,0 persen menjadi 6,8 persen. Golkar mengalami kenaikan dari 9,7 persen menjadi 10,0 persen. Sedangkan PKS sebagai oposisi naik elektabilitasnya dari 7,9 persen menjadi ranking ketiga nasional dengan elektabilitas 8,1 persen. Responden yang belum menentukan pilihan masih cukup besar, yakni 28,5 persen,” demikian bunyi rilis resmi yang diterima redaksi wartaekonomi.co.id, dikutip Kamis (22/9/22).

        Survei ini juga mengungkapkan bagaimana PKS yang oposisi justru mengalami kenaikan sedangkan PDIP sebagai partai penguasa justru mengalami penurunan.

        Baca Juga: Peluangnya Bikin Ngelus Dada, Rocky Gerung Sampai Sebut Maaf Soal Puan Maharani di Pilpres 2024: Bu Megawati Aja, Baru Satu Periode!

        Menurut Peneliti Senior LKSP, Muhsinin Fauzi, hal ini dilihat dari beberapa faktor, antara lain adalah PKS dianggap partai yang paling membela kepentingan masyakarat. Sebaliknya, PDIP mendapat pandangan buruk sebagai partai yang paling koruptif.

        “Kenaikan dukungan yang didapat oleh PKS karena publik menganggap PKS adalah partai yang membela kepentingan rakyat (19,9 persen). Sementara PDIP hanya mendapat 19,1 persen dukungan responden sebagai partai pembela rakyat. Sisanya Demokrat (14,6), Gerindra (14,2) dan Golkar (14,0). Sebaliknya, publik juga mempersepsi PDIP sebagai partai paling koruptif (28,7 persen), diikuti Golkar (11,1), Demokrat (10,7) dan Gerindra (2,8). PKS sama dengan Nasdem (2,3) tidak koruptif,” lanjut kerterangan tersebut.

        Hal lain yang membuat PKS bisa melesat dalam elektabilitas adalah PKS dianggap partai yang disukai kalangan muda/millennial.

        “Kekuatan lain PKS adalah partai yang disukai kalangan muda/millennial (11,1 persen) bersama dengan Demokrat, baru diikuti Gerindra (9,8) dan PDIP (9,6). PKS juga dipandang membela kepentingan kaum perempuan (13,9 persen) disusul PDIP (10,0), Gerindra (6,5), PKB (6,4), Golkar (6,2) dan Nasdem (6,1),”

        Posisi PKS sebagai kekuatan oposisi di luar pemerintahan disetujui oleh 24,3 persen responden, diikuti Demokrat (12,2). Sebagian responden juga melihat Gerindra kadang kritis dengan pemerintah (5,6), begitu pula PDIP (3,8) melalui beberapa elite yang berbeda dengan arus utama partai,” lanjut keterangan tersebut.

        Selain itu, naiknya dukungan kepada partai oposisi seperti PKS ini juga dipengaruhi pula oleh kinerja pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amien yang dipandang buruk dalam beberapa sektor strategis, antara lain pemberantasan korupsi (53,5 persen memandang buruk), lapangan kerja (51,8 persen buruk), ekonomi (47,1 persen buruk), pengentasan kemiskinan (44,8 persen buruk) dan penegakan hukum (40,3 persen buruk). Kinerja pemerintah dipandang baik dalam hal pertahanan-keamanan (49,1 dan 51,6 persen) serta penanganan pandemi Covid-19 (50,5 persen baik).

        Baca Juga: Heboh Kabar Peserta Deklarasi Ganjar Pranowo Presiden di Bone Kecewa Isi Amplop Tak Sesuai Kesepakatan, Refly Harun: Haduh…

        Survei dilakukan di seluruh wilayah Indonesia: 34 provinsi, 80 daerah pemilihan dan 138 kabupaten/kota yang terpilih secara random. Metoda pengambilan sampel dilakukan secara stratified multistage random sampling dengan basis populasi DPT (daftar pemilih tetap) 2019. Dari total populasi ditentukan 1.353 responden yang dapat dianalisis datanya setelah wawancara tatap muka.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Editor: Bayu Muhardianto

        Bagikan Artikel: