Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno mengatakan pernyataan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) merupakan pisau bermata dua.
Dirinya mengatakan dugaan akan kecurangan dalam pemilu hanyalah sebuah asumsi yang tak bisa dibuktikan kebenarannya.
Baca Juga: Mas AHY Senggol Pembangunan Infrastruktur Era Jokowi, Pengamat Sebut Harus Jadi Evaluasi
"Sebenarnya kritik yang semacam ini adalah perkara alamiah dalam politik kita, tapi kalau tidak kuat data dan argumen, maka akan menjadi blunder yang cukup luar biasa," kata Adi Prayitno dalam keterangan pers yang diterima Republika.co.id, Ahad (25/9/2022).
Adi menambahkan, kecurangan pemilu di pemerintahan SBY pernah terjadi pada 2009. Hal tersebut dibuktikan pada permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT).
Sebab, saat itu banyak masyarakat yang tidak terdaftar sebagai pemilih saat kontestasi pilpres. Terlebih, bukti ini diperkuat dari pernyataan sikap dan petisi yang ditandatangani partai-partai oposisi, lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan aktivis-aktivis demokrasi soal kecurangan tersebut.
"Ada 45 juta penduduk yang tidak menggunakan bahkan gagal menggunakan hak suaranya karena persoalan DPT. Pemilu 2009 dianggap gagal, lantaran disinyalir ada permainan dalam jumlah DPT yang kemudian menghilangkan begitu banyak hak suara," ujar Adi.
Baca Juga: Kriminalisasi, Loyalis AHY Ungkap Peringatan SBY, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo Harus Waspada!
Sementara itu, mantan kader partai Demokrat, Gede Pasek Suardika menambahkan, tudingan kecuranganyang dilontarkan SBY mempunyai motif politis. Sebab, ayahanda Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) itu menilai dalam parameter, jika anaknya tidak menjadi capres atau cawapres, maka ada kecurangan dalam Pilpres 2024 mendatang.
"Parameter yang terukur itu harus dibuktikan secara yuridis. Konteks yang disampaikan itu soal kemungkinan gagal anaknya jadi pasangan capres-cawapres, terlebih publik membaca soal itu," tegas Gede Pasek.
Baca Juga: Ungkit Megawati dan SBY, AHY Bicara Soal Kualitas Demokrasi, Omongannya Menggelegar!
Selain itu, Gede Pasek menilai figur AHY sebagai tokoh di Pilpres 2024 kurang kuat. Menurutnya, AHY tidak mempunyai jam terbang yang mumpuni dalam memimpin sebuah negara.
Lebih lanjut, kata Gede, elektabilitas AHY sangat rendah saat ini. Hal ini masih sejalan dengan kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta pada 2017 lalu di mana perolehan suara AHY masih menempati urutan ketiga saat itu.
"Karena Mas AHY kan belum pernah terjun, terlebih kemampuan elektoral Mas AHY di DKI nomor 3. Jadi kan tidak bisa dijual itu, sehingga harus orang lain yang dijual," sebut Gede Pasek.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Aldi Ginastiar