Indonesia di PBB: ASEAN Tidak akan Pernah Jadi Pion dalam Perang Dingin Baru

Blok regional ASEAN akan “menolak menjadi pion dalam Perang Dingin yang baru,” kata diplomat tinggi Indonesia di PBB pada Senin (26/9/2022).

Dalam pidatonya di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi berbicara dua kali tentang bagaimana “prinsip-prinsip dasar kedaulatan dan integritas teritorial tidak dapat dinegosiasikan” tetapi tidak menyebutkan perang Rusia di Ukraina atau ketegangan teritorial di Laut China Selatan.

Baca Juga: Pakar Puji Kepemimpinan Jokowi, G20 Berikan Dampak Positif Bagi Kepentingan Indonesia

Saat dia membela Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi), yang secara mencolok absen dari podium paling terlihat di panggung diplomatik internasional, Retno juga mengkritik banyak “pengelompokan mini-lateral” pascaperang, dengan mengatakan bahwa mereka telah “menjadi bagian dari perang proksi antara negara-negara besar.”

“Ini bukan arsitektur regional yang seharusnya. Itu harus berfungsi sebagai blok bangunan untuk perdamaian dan stabilitas daripada merusak mereka,” katanya, dilansir Radio Free Asia.

Salah satu kelompok regional tersebut, Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), dibentuk untuk memajukan perdamaian di kawasan itu.

“ASEAN dibangun tepat untuk tujuan ini. Kami menolak menjadi pion dalam Perang Dingin yang baru,” kata Retno.

“Sebaliknya, kami secara aktif mempromosikan paradigma kolaborasi dengan semua negara. Paradigma ini juga akan menjadi pedoman kepemimpinan Indonesia di ASEAN tahun depan," imbuhnya.

Indonesia, negara terbesar dan terpadat di Asia Tenggara, adalah anggota pendiri blok regional dan Jakarta berfungsi sebagai kantor pusat Sekretariat ASEAN. Ini akan mengambil alih sebagai ketua ASEAN dari Kamboja tahun depan, selama waktu yang penuh gejolak untuk kelompok itu, ketika berhadapan dengan krisis pasca-kudeta di negara anggota Myanmar.

ASEAN telah dikritik habis-habisan karena kelambanannya di Myanmar dan atas kegagalan konsensus lima poin yang disetujui militer Burma pada pertemuan darurat tahun lalu. Washington juga telah mendorong ASEAN untuk mengambil langkah yang lebih kuat melawan junta Burma yang dipimpin oleh Sr. Jenderal Min Aung Hlaing.

Blok regional 10-anggota terkenal beroperasi dengan konsensus. Dan para kritikus mengatakan bahwa beberapa hubungan dekat negara-negara anggota dengan China telah mencegah tindakan yang lebih kuat oleh ASEAN terhadap militer Myanmar.

Namun, kata Retno, Indonesia sangat prihatin dengan kelambanan militer Myanmar pada peta jalan lima poin untuk mengembalikan negara itu ke demokrasi, sebuah peta jalan yang menurut sesama negara anggota Malaysia harus dihapus demi pendekatan baru.

Demikian pula, ASEAN tidak mengutuk invasi Rusia ke Ukraina, kata para analis, karena beberapa negara, termasuk Indonesia, mengandalkan Moskow untuk kebutuhan senjata mereka.

Indonesia juga tidak secara langsung mengutuk Rusia atas invasi tersebut, meskipun Indonesia memilih resolusi Majelis Umum PBB pada bulan Maret yang “menyesalkan” agresi Rusia terhadap Ukraina.