Rawan Politisasi Birokrasi Jelang Akhir Masa Jabatan, Anies Baswedan Diwanti-wanti

Salah satu inisiator Jakarta Initiative, Ervan Purwanto, menyebut, disinyalir ada perombakan jabatan di lingkungan Pemprov DKI Jakarta enam belas hari jelang masa tugas Gubernur DKI Jakarta berakhir.

Hal itu Ervan sampaikan dalam diskusi bertajuk "Transisi Balai Kota Jakarta" di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Jumat (30/9). Sebagaimana diketahui, jabtatan Anies Baswedan sebagai orang nomor 1 di Ibu Kota akan berakhir pada 16 Oktober 2022 mendatang.

Baca Juga: 'Save Anies Baswedan' Trending, Said Didu Colek Fahri Hamzah dan Mahfud MD

"Pemutasian dan pergantian pejabat itu tentunya menjadi PR Penjabat Gubernur untuk melakukan konsolidasi birokrasi," kata Ervan.

Meski tidak ada larangan pengangkatan dan pemutasian pejabat di akhir tugas Anies, menurut Ervan, sangat rawan disusupi kepentingan oknum-oknum yang mengambil keuntungan pribadi maupun kelompoknya.

"Kondisi ini sudah sering terjadi di era Gubernur DKI sebelumnya. Artinya, sebelum dan sesudah transisi ini akan rawan politisasi birokrasi," kata Ervan.

Ervan melanjutkan, DPRD DKI juga telah mewanti-wanti Anies agar tidak melakukan mutasi jabatan menjelang 16 Oktober 2022.

Sementara itu, aktivis 98 Jim Lomen berpendapat, secara etika fatsun politik, hendaknya Anies dan wakilnya, Ahmad Riza Patria, tidak melakukan promosi, demosi, atau mutasi jabatan eselon II maupun III selama 16 hari ke depan.

Baca Juga: Banyak yang Anti Kini Jadi Pendukung Anies Baswedan, Ade Armando: Mereka Lihat Anies Sangat Mungkin Jadi Presiden

"Apalagi Pergeseran eselon I dan II sesuai ketentuan harus melalui rekomendasi KASN. Biasanya harus dengan uji kompetensi, tidak bisa menggeser begitu saja," kata Jim.