KIB Dibentuk untuk Jegal Anies Menuju Pilpres 2024, Relawan: Biarlah Rakyat yang Jadi Pengadil

Habil Marati, mantan bendahara umum PPP era Hamzah Has mengatakan bahwa KIB dibentuk untuk menjegal Anies Rasyid Baswedan menuju kontestasi pilpres 2024.

Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional Forum Ka’bah Membangun itu secara terbuka menyatakan bahwa pergantian Ketua Umum PPP dari Suharso Monoarfa ke Plt Mardiono adalah upaya mempertahankan komitmen jegal Anies di tubuh KIB. Mungkin itulah jawaban mengapa Kemenkumham begitu cepat menerima pergantian Ketum PPP.

Habil Marati menyampaikan itu dalam wawancara dengan Hersubeno Arief dalam channel YouTube Hersubeno point.

Baca Juga: Partai Demokrat Siap Berikan Effort Hingga Seribu Kali Lipat Kepada Anies Baswedan, Asal Lakukan Hal Ini

Ketua Umum Konfederasi Nasional Relawan Anies (KoReAn), Ramli Rahim menilai, upaya menjegal Anies memang sudah dan sedang dilakukan dari segala penjuru, bukan hanya 8 penjuru mata angin tapi juga dilakukan dari atas dan bawah. Padahal jika melihat rekam jejak kepemimpinan Anies Baswedan di DKI Jakarta, tak ada yang perlu ditakuti dari kebijakan, sikap, dan tindakan Anies Baswedan.

Anies tak lebih hanya membangun rasa keadilan, bertindak untuk kesetaraan yang memaksanya terkadang harus berpihak pada kelompok rakyat kecil namun tetap berpedoman pada regulasi yang ada. Anies tak pernah menghambat usaha apapun selama dalam koridor aturan yang ada. Memang Anies tak bisa diajak kompromi untuk melegalkan sesuatu yang jauh dari rasa keadilan apalagi merugikan masyarakat banyak.

"Anies terbukti tak membedakan manusia berdasarkan identitas keagamaannya, identitas suku dan rasnya bahkan semua kelompok identitas itu terlindungi, terjaga, dan terbantu dalam kepemimpinan Anies selama lima tahun di Jakarta," ujar Ramli Rahim.

Sejatinya, lanjut dia, demokrasi itu melahirkan pemimpin terbaik, sejatinya, demokrasi melahirkan pemimpin dengan rekam jejak yang jelas, sejatinya, demokrasi memberi ruang seluas-luasnya bagi kader terbaik bangsa menjadi pemimpin negeri ini, namun mengapa justru menjadi alat untuk menjegal, alat untuk menghambat, alat untuk menghalangi lahirnya pemimpin terbaik bagi bangsa ini.

"Sebagai relawan, tentu saja kami tidak heran karena sejatinya, upaya menjegal Anies sudah terjadi sejak sebelum dilantik jadi Gubernur DKI Jakarta. Karena itu, atas segala upaya menjegal Anies, apalagi dilakukan oleh instrumen demokrasi seperti partai politik, maka biarkanlah rakyat yang jadi pengadil pada pemilu 2024," lugasnya.

Memang, kata Ramli Rahim, beberapa politisi telah menempatkan masyarakat pada posisi yang rendah dengan menyatakan bahwa apapun kebijakan partai tetap akan dipilih jika ada lembaran dalam amplop. "Namun biarlah masyarakat yang dianggap bodoh itu menjadi pengadil yang luar biasa bagi parpol kelak dalam pemilu 2024," tutup Ramli Rahim melalui pernyataan tertulis dikirim ke fajar.co.id, Sabtu (8/10/2022) malam ini.