SDM Berperan Penting dalam Mewujudkan Tujuan Pemerintahan

Sumber daya manusia (SDM) aparatur menjadi aset yang sangat penting dalam sebuah organisasi pemerintahan. Hal ini dikarenakan SDM sangat berperan dalam mewujudkan tujuan pemerintahan yang telah ditetapkan.

Hal ini disampaikan Pustakawan Ahli Utama, Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas), Woro Titi Haryanti dalam orasi ilmiahnya. Dia menjelaskan, Peraturan Menteri PANRB No. 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara mengamanatkan bahwa salah satu strategi dalam pengembangan talenta adalah melalui ASN corporate university (corpu). Secara khusus dijelaskan, ASN corpu menjadi sarana strategis untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Baca Juga: Genjot Kualitas SDM, Perusahaan Sawit Investasi Di Sektor Pendidikan

"Corpu bukanlah sebuah intensitas yang berdiri sendiri. Corpu muncul sebagai bagian dari organisasi induk dan tentunya memberikan layanan kepada organisasi induknya. Corpu merupakan intensitas pendidikan yang digunakan sebagai alat strategis yang dirancang untuk membantu organisasi induknya mencapai misinya," paparnya dalam Orasi Ilmiah Pustakawan Ahli Utama yang diselenggarakan Perpusnas, Jl. Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Rabu (12/10/2022).

Pada hari kedua Orasi Ilmiah, Sekretaris Utama, Perpusnas, Ofy Sofiana, mengukuhkan empat Pustakawan Ahli Utama yakni I Wayan Tunjung dan I Gusti Ayu Komang (I.G.A.K) Suryati dari dari Sekretariat Daerah Provinsi Bali, serta Sri Sumekar dan Woro Titi Haryanti dari Perpusnas.

Pada Selasa (11/10/2022), Kepala Perpusnas mengukuhkan lima Pustakawan Ahli Utama yakni Kamaludin dari Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN), Luh Putu Haryani dari Sekretariat Daerah Bali, Supratomo dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Timur (Dispusip Jawa Timur), Hartono dan Mariana Ginting dari Perpusnas.

Baca Juga: Tingkatkan Kualitas SDM, KKP Dirikan Institut Kelautan Indonesia

Sementara itu, Pustakawan Ahli Utama, I.G.A.K Suryati mengatakan dalam membangun masyarakat dibutuhkan strategi yang efektif dan mengena di hati masyarakat. Strategi "memenangkan hati masyarakat" adalah dengan menggunakan terminologi perubahan yang berasal dari kearifan lokal. Dengan demikian, masyarakat merasa lebih dekat dan punya rasa memiliki.

Dia menambahkan, menempatkan kearifan lokal sebagai motor transformasi perpustakaan berarti juga memberdayakan dan merangkul masyarakat dengan hal yang mereka kenal dan menjadi keseharian.

"Dalam urusan budaya untuk saat ini, menjadi salah satu tugas pustakawanlah untuk mengubah mitos menjadi etos, mentransformasi tataran mistik menjadi praktik, tentu demi solusi menuju kesejahteraan sosial ekonomi," ungkapnya.

Pada kesempatan yang sama, Pustakawan Ahli Utama, I Wayan Tunjung, mengutarakan perpustakaan dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan masyarakat dan berdampak signifikan bagi penggunanya.

Baca Juga: Para Pustakawan Utama Paparkan Pemikirannya dalam Orasi Ilmiah

Hal tersebut mengandung arti, perpustakaan dapat menjawab tantangan yang dialami masyarakat melalui penyediaan informasi terkini. Dengan demikian, perpustakaan harus memiliki inovasi, mengingat tugasnya sebagai garda terdepan dalam mengembangkan literasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Semakin jelas inovasi yang dikembangkan, semakin jelas pula arah perpustakaan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tengah Covid-19," tegasnya.

Baca Juga: Transformasi Perpustakaan Membentuk Ekosistem Digital Nasional

Pustakawan Ahli Utama, Sri Sumekar pada penelitiannya menemukan permasalahan dalam pelaksanaan pelestarian dan pengelolaan naskah kuno Nusantara. Permasalahan tersebut diindikasikan dalam tiga hal yakni belum optimalnya pelaksanaan fungsi pelestarian baik di Perpusnas, dinas perpustakaan provinsi, dan lembaga penyimpan naskah kuno Nusantara; belum semua regulasi terkait dengan pelestarian ditindaklanjuti; serta belum optimalnya pelaksanaan kebijakan dan program pengelolaan naskah Nusantara.

Pelestarian dan pengelolaan naskah kuno nusantara merupakan amanah yang dibebankan oleh Pemerintah kepada Perpusnas. Baginya, implementasi kebijakan dengan tepat akan menjadi kunci dalam penguatan fungsi pembinaan pelestarian dan pengelolaan naskah kuno Nusantara, baik tingkat pusat maupun daerah.