PKS Kota Bandung Bantah Sosialisasi Program Indonesia Pintar Berbau Politik

DPD PKS Kota Bandung membantah jika kegiatan sosialisasi Program Indonesia Pintar (PIP) di Kantor DPD PKS Bandung untuk kegiatan politik. Staf Anggota DPR RI Ledia Hanifah, Elton Agus Marjan, menegaskan PIP adalah untuk pelajar dan tidak bisa dilakukan di luar pemerintah. 

"Kedudukan Bu Ledia sebagai anggota DPR RI Dapil Kota Bandung Cimahi adalah mengadvokasi masyarakat terkait program itu. Bu Ledia punya hak sebagai wakil rakyat menyampaikan kepada konstituennya," kata Elton kepada wartawan di Bandung, Rabu (12/10/2022) sore.

Baca Juga: Nasdem Diolok-olok dengan Istilah Nasdrun, PKS Pasang Badan

Elton menjelaskan ada dua jalur sosialisasi program tersebut, yakni jalur dinas kabupaten/kota untuk SD dan SMP, atau jalur dinas provinsi untuk SMA/SMK. Kemudian ada jalur advokasi dan aspirasi. 

Sudah 250 ribu penerima manfaat untuk Kota Bandung dan Cimahi mulai dari SD hingga SMA/SMK yang terbantu melalui sosialisasi yang dilakukan Ledia Hanifah.

"Mereka sudah merasa terbantu dengan kehadiran Bu Ledia di Komisi X DPR RI," ujarnya.

Baca Juga: Anies Baswedan Tak Bisa Maju Sendiri, Nasdem Harus Pastikan Demokrat dan PKS Satu Suara

Dia menyebutkan karena PIP adalah program pemerintah, maka sebagai partai politik, PKS punya hak mengadvokasi dan menjaring aspirasi masyarakat sehingga membantu menjangkau sosialisasi PIP. 

Berkenaan dengan tempat sosialisasi, ia menilai itu bukan hal yang aneh. Terlebih, di lokasi yang sama pun pernah digelar acara donor darah, mengundang para stakeholder, termasuk sosialisasi bidang kesenian.

"Bukan hanya program pemerintah pusat seperti PIP dan KIP, program Kota Bandung, seperti KangPisman, UHC hingga PPDB masuk dalam program sosialisasi PKS," jelasnya.

Hal itu dilakukan untuk membantu sosialisasi program pemerintah, sehingga bisa menjangkau masyarakat lebih luas.

Baca Juga: Digital Creative Enterpreneur Telkomsel Bidik UMKM Kota Bandung

"Intinya tidak ada yang istimewa, terlebih sudah dilakukan sejak 2017 hingga sekarang," tegasnya.

Dalam kegiatan sosialisasi PIP, Ia kembali menegaskan bahwa tidak ada ajakan memilih sesorang apalagi parpol. Artinya, tidak ada pelanggaran di sana.

"Biasanya kita melakukan sosialisasi di sekolah tapi ada waktu itu kejadiannya bahwa kondisi SMP Negeri 16 Kota Bandung itu sedang dilakukan renovasi bangunan," ungkapnya.

Baca Juga: Ridwan Kamil Buka Bandung Bike Festival dengan Libatkan Pelaku UMKM

Selain itu, pada saat yang bersamaan kelas lain pun sedang dilakukan proses belajar-mengajar. Maka, Kepala Sekolah SMPN 16 Bandung mencari alternatif lokasi yang lain.

"Pihak sekolah pun memilih Kantor DPD PKS Kota Bandung karena tengah ada renovasi di sekolah itu," pungkasnya.