Kementerian PUPR Gandeng Perbankan demi Penyaluran Subsidi Perumahan yang Tepat Sasaran

Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR, Mohammad Zainal Fatah, mendorong kepada seluruh pemangku kepentingan, terutama perbankan, untuk dapat ikut memastikan penyaluran bantuan subsidi perumahan diterima oleh MBR. Hal ini diungkapkannya dalam acara Penandatanganan Adendum Kesepakatan Bersama dengan Bank Tabungan Negara (BTN), Jumat (21/10/2022).

"Ke depan kita harus betul-betul makin memastikan yang mendapatkan bantuan ini benar-benar yang membutuhkan dan tepat sasaran, bukan sekadar orang yang beli rumah untuk nanti dijual kembali. Ini harus menjadi perhatian kita bersama bahwa yang disediakan negara harus kita optimalkan," kata Sekjen Zainal Fatah dalam keterangan resminya, Jumat (21/10/2022).

Baca Juga: Stop Gratifikasi, Ini Langkah yang Dilakukan Kementerian PUPR

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus berupaya mengatasi kekurangan perumahan (backlog) dan mendorong masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk memiliki rumah layak huni.

Dalam meningkatkan akses dan keterjangkauan MBR terhadap pembiayaan perumahan yang layak huni, Kementerian PUPR terus memberikan fasilitas kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan berupa Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT), Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM), dan Pembiayaan Tapera.

Sekjen Zainal Fatah berharap, dengan dilanjutkannya kerja sama Kementerian PUPR dengan BTN sebagai salah satu penyalur bantuan subsidi perumahan dapat membantu menjamin amanat belanja negara lewat APBN untuk kesejahteraan masyarakat.

"Untuk menjamin APBN betul-betul dijalankan, diperlukan interaksi dengan ekosistem pengelolaan keuangan di negara ini, salah satunya perbankan," kata Fatah.

Pada TA 2022 Kementerian PUPR mengalokasikan dana FLPP sebesar Rp23 triliun untuk 200.000 unit rumah dan BP2BT sebesar Rp888,46 miliar untuk 22.586 unit rumah. Selanjutnya, pada tahun 2023 akan ada penambahan kuota penerima bantuan subsidi perumahan FLPP menjadi 220.000 unit dengan anggaran Rp25,18 triliun.

Program FLPP tahun 2023 juga akan didampingi dengan program Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) dengan jumlah sama 220.000 unit sebesar Rp0,89 triliun dan untuk pembayaran Program Subsidi Selisih Bunga (SSB) sebanyak 754.004 unit senilai Rp3,46 triliun yang telah diakadkan pada tahun sebelumnya.

Pada TA 2023 juga akan disalurkan program bantuan subsidi Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) senilai Rp4,64 triliun dari dana masyarakat untuk 54.924 unit. Dengan begitu, total target penyaluran bantuan subsidi perumahan TA 2023 sebanyak 274.924 unit senilai Rp34,17 triliun yang bersumber dari APBN sebesar Rp29,53 triliun dan dana masyarakat Rp4,64 triliun.